Sertifikat Elektronik Dianggap Tak Aman, Menteri Nusron Tegaskan Sistem Keamanannya Berlapis

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi isu yang menyebutkan bahwa Sertifikat Elektronik tidak aman. Dia menegaskan, informasi tersebut adalah berita sesat dan menyesatkan.

Nusron mengatakan tidak mungkin Sertifikat Elektronik yang memiliki sistem keamanan berlapis back up yang kuat bisa dibobol.

“Barang yang suda dibentuk elektronik dengan sistem back up berlapis, jika di-hack atau dibobol tidak mungkin semua data bisa hilang. Berbeda dengan sertifikat berbetuk kertas, yang bisa hilang akibat pencurian, kebakaran, atau bencana lainnya,” kata Nusron usai Berbincang Isu Pertanahan dan Tata Ruang di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seperti dikutip dalam akun Instagram-nya, Minggu 23 Februari 2025.

Menteri Nusron menegaskan, Sertifikat Elektronik dapat dengan mudah dicek melalui perangkat seperti laptop atau HP, dan memiliki sistem firewall yang sangat kuat. Selain itu, dia menjelaskan, data Sertifikasi Elektronik disimpan di data center yang berlapis di lima lokasi berbeda dengan beberapa lapisan pengamanan yang sangat ketat, seperti first line, second line, hingga lapisan kelima.

Lebih lanjut, Menteri Nusron mengatakan, tuduhan terkait ketidakamanan Sertifikat Elektronik merupakan upaya delegitimasi terhadap pemerintah.

“Ini adalah usaha dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan pemerintah yang sekarang sudah sangat kuat,” katanya.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS