JAKARTA – Pengamat Politik Arief Poyuono turut angkat bicara terkait kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Menurutnya, kebijakan menaikkan tarif PPN tersebut memang harus diambil oleh pemerintah untuk membayar utang negara yang selepas lengsernya Joko Widodo (Jokowi) dari kursi Presiden RI.
Pasalnya, utang yang ditinggalkan Presiden ke-7 tersebut ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah mencapai ribuan triliun rupiah.
“PPN harus naik ke 12 persen. Sebab kalau tidak naik, gimana nanti negara mau bayar utang peninggalan @jokowi yang mencapai ribuan triliun,” ujar Arief dalam cuitannya, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (20/12).
Menurutnya, tidak ada cara lain bagi negara untuk dapat membayar utang-utang negara yang menumpuk, pasca pergantian kepemimpinan dari era Jokowi ke Prabowo, selain menaikkan tarif perpajakan.
Terlebih, kata Arief melanjutkan, nilai kurs mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) semakin melemah, yang kini sudah di atas Rp16.000 per dolar AS.
“Coba gimana pikirin kalo ada cara lain untuk tidak naikin pajak. Apalagi kurs rupiah terhadap US dollar sudah di atas 16.000 rupiah,” tandasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi sebesar 12 persen mulai tahun 2025 mendatang. Kebijakan ini mendapat penolakan oleh masyarakat karena dinilai memberatkan.
Namun di sisi lain, pemerintah juga memberikan stimulus dalam bentuk bantuan perlindungan sosial untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah, serta insentif perpajakan, guna melindungi daya beli masyarakat dan perekonomian.
Adapun untuk bantuan perlindungan sosial diberikan pemerintah dalam bentuk bantuan pangan, diskon listrik 50 persen, dan sebagainya.