 yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara.){kind=link}
Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyoroti ancaman serius dari penyebaran hoaks dan manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dinilai dapat mengganggu stabilitas negara.
Pernyataan itu disampaikan dalam taklimat kepada jajaran menteri, kepala lembaga, hingga pejabat eselon I di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
100 Orang Bisa Ciptakan Kegaduhan
Prabowo mengungkapkan, perkembangan teknologi digital saat ini memungkinkan segelintir pihak menciptakan dampak besar di ruang publik.
“Sekarang teknologi AI, satu orang bisa punya 1.000 akun. Dari situ bisa diperbanyak lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, fenomena echo chamber membuat kelompok kecil sekalipun mampu menciptakan kegaduhan.
“Mungkin 100 orang, 1.000 orang bisa bikin heboh,” tegasnya.
Ancaman Baru: Bukan Senjata, Tapi Informasi
Menurut Prabowo, pola ancaman terhadap negara kini telah berubah drastis. Jika dulu menggunakan kekuatan militer, kini cukup lewat manipulasi informasi di media sosial.
“Dulu kirim pasukan, kirim bom. Sekarang? Tidak perlu. Dengan fitnah, hoaks,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa strategi semacam ini bahkan dikenal dalam praktik intelijen untuk melemahkan suatu negara.
AI Bisa Manipulasi Suara & Konten
Presiden juga mencontohkan bagaimana teknologi AI mampu memanipulasi suara hingga seolah-olah seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan.
“Ada di YouTube saya nyanyi, padahal suara saya jelek. Ada juga saya pidato bahasa Mandarin, bahasa Arab,” ungkapnya.
Hal ini, menurutnya, menjadi bukti bahwa publik harus semakin waspada terhadap konten digital yang beredar.
Kritik Tetap Diterima, tapi Harus Bertanggung Jawab
Meski mengingatkan bahaya hoaks, Prabowo menegaskan bahwa kritik tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi.
“Nanti kita terima koreksi-koreksi itu. Tapi kalau difitnah, anggap sebagai peringatan supaya kita waspada,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjaga persatuan, meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi, serta tetap berpegang pada konstitusi di tengah derasnya arus informasi digital.