Jakarta — Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Kalimantan untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berjalan cepat dan terpadu. Langkah tersebut sekaligus diikuti pengerahan pejabat utama TNI dan Polri ke empat provinsi yang terdampak.
Prabowo bertolak menuju Kalimantan pada Sabtu pagi, 22 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi karhutla secara langsung sekaligus memimpin koordinasi penanganan di lapangan.
Prabowo Tegas soal Karhutla: Pelaku Pembakaran Terancam Ditindak, Izin Korporasi Bisa Dicabut
Setibanya di Kalimantan Barat, Presiden langsung menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah unsur terkait, mulai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Kehutanan, TNI-Polri, hingga pihak lainnya.
“Saya datang untuk melihat keadaan setempat,” ucap Prabowo di Kalimantan Barat, Sabtu (22/8/2026).
Kehadiran Presiden di lapangan menjadi penegasan bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap penanganan karhutla yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan dampak lingkungan.
Pejabat TNI-Polri Dikerahkan
Sehari sebelum kunjungan Presiden, jajaran pejabat utama TNI dan Polri telah diperintahkan untuk turun langsung ke sejumlah wilayah terdampak.
Sekretariat Kabinet menyebut keberangkatan Prabowo ke Kalimantan merupakan bagian dari upaya mengecek sekaligus memimpin penanganan karhutla secara serentak.
Pengerahan pejabat utama TNI dan Polri dibagi berdasarkan wilayah. Di Kalimantan Barat, Presiden menugaskan Panglima TNI bersama Kapolri untuk memimpin penanganan.
Sementara di Kalimantan Tengah, tugas tersebut diberikan kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) bersama Wakapolri.
Untuk Kalimantan Selatan, penanganan dipercayakan kepada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) bersama Asisten Utama Operasi (Astamaops) Polri.
Adapun di Kalimantan Timur, Wakil Panglima TNI bersama Komandan Korps Brimob Polri ditugaskan memimpin operasi di lapangan.
Pembagian tugas tersebut dilakukan agar penanganan karhutla di berbagai wilayah tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah, TNI-Polri, petugas terkait, serta masyarakat diarahkan untuk berada dalam koordinasi yang sama.
Penanganan Harus Bergerak Cepat
Presiden meminta seluruh unsur yang terlibat mengutamakan kecepatan dalam merespons kebakaran. Langkah tersebut diperlukan agar api dapat segera dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat tidak semakin meluas.
“Presiden menginstruksikan agar penanganan karhutla dilakukan secepat dan seoptimal mungkin sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal,” demikian keterangan Sekretariat Kabinet melalui akun Instagram resminya @sekretariat.kabinet, Sabtu (22/8).
Selain operasi pemadaman, pemerintah juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum dalam penanganan karhutla. Setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan harus diproses secara tegas sesuai aturan yang berlaku.
Dengan Presiden turun langsung ke Kalimantan dan pejabat utama TNI-Polri ditempatkan di empat provinsi, pemerintah berupaya memastikan seluruh kekuatan bergerak secara terpadu.
Penanganan tidak hanya diarahkan untuk memadamkan titik api, tetapi juga mencegah kebakaran meluas dan memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman.