Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menepis isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Isu itu mencuat setelah sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
“Di dalam konstitusi kita tidak memungkinkan ada matahari kembar. Tidak ada itu,” kata Jazilul kepada wartawan, Selasa 15 April 2025.
Maka itu dia meminta, agar tidak mempolitisasi silaturahmi. Menurut dia, masyarakat sudah paham hal tersebut.
“Sudahlah, kita tidak usah mempolitisasi halalbihalal. Kita publik sudah bisa menilai semuanya mana yang tulus, mana yang tidak. Mana itu peristiwa politik, mana peristiwa halalbihalal,” kata kata Jazilul.
Anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan, dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak ada matahari kembar. Karena, kata dia, ada presiden dalam pemerintahan ini.
“Kalau itu dianggap matahari kembar, ya tidak, karena konstitusinya itu, bukan kembar. Itu ada di presiden,” katanya.
Gus Jazul meminta, agar silaturahmi tersebut dimaknai secara positif. Menurutnya, tidak perlu mencurigai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan halalbihalal.
“Maksud saya ambil positifnya saja bahwa silaturahmi itu positif kepada siapa pun. Makanya jangan politisasi halalbihalal,” katanya.
Menurutnya, silaturahmi perbuatan yang baik dan justru dianjurkan. Kalau tidak, kata dia, justru itu tidak baik.
“Maksud saya begitu kan kita tidak tahu sebelum bicaranya kalau kita curiga orang bertemu, justru kalau tidak ada silaturahmi di negeri ini malah rusak ya kan,” katanya.
