Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan upaya penanganan ruas jalan nasional yang terdampak banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera. Di Provinsi Sumatera Utara, perhatian utama saat ini difokuskan pada ruas Tarutung–Sibolga dan Tarutung–Sipirok yang dinilai sebagai titik kritis demi menjaga kelancaran konektivitas antardaerah.
Berdasarkan data resmi Kementerian PUPR yang dirilis Selasa (16/12/2025), pada ruas Tarutung–Sibolga, pekerjaan perbaikan dilakukan di sejumlah titik rawan dari arah Tarutung dengan total panjang segmen terdampak sekitar 14 kilometer. Meski demikian, akses menuju Kota Sibolga masih dapat dilalui masyarakat melalui jalur alternatif Sidikalang–Barus–Sibolga.
Sampai saat ini, target waktu penyelesaian belum dapat dipastikan lantaran masih terdapat beberapa titik kerusakan yang belum terpetakan secara menyeluruh, serta kendala masuknya alat berat ke sejumlah lokasi terdampak.
Sementara itu, pada koridor Tarutung–Sipirok, penanganan ruas jalan sepanjang 2,4 kilometer dilakukan dari dua arah sekaligus. Untuk menjamin mobilitas warga, jalur menuju Sipirok dari arah Balige tetap dapat digunakan melalui ruas jalan provinsi Siborong-borong–Pangaribuan–Sipirok dengan panjang sekitar 114 kilometer sebagai rute alternatif.
Pemerintah menargetkan perbaikan pada ruas-ruas kritis akibat bencana tersebut dapat diselesaikan pada pertengahan Januari tahun depan agar arus transportasi kembali normal.
Adapun berdasarkan laporan perkembangan penanganan bencana hingga 15 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.413 titik terdampak di tiga provinsi di Sumatera. Rinciannya, 477 lokasi berada di Aceh, 306 lokasi di Sumatera Utara, dan 630 lokasi di Sumatera Barat. Dampak yang terjadi meliputi tanggul jebol atau dalam kondisi kritis, jalan dan jembatan terputus, serta genangan air di sejumlah ruas jalan.
Untuk mendukung respons darurat, Kementerian PU telah mengerahkan 310 personel ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Personel tersebut berasal dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya, dengan tugas melakukan respons cepat, inspeksi infrastruktur terdampak, serta membantu koordinasi penanganan darurat di daerah.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana, sekaligus memastikan jalur alternatif tetap tersedia agar aktivitas masyarakat serta distribusi logistik tidak terhambat.
