Pemerintah Siapkan Strategi “Matching” antara Pendidikan dan Dunia Kerja

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan pemerintah tengah menyiapkan strategi untuk mencocokkan kebutuhan sektor tenaga kerja dengan pendidikan. Ini merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rangka mengentaskan kemiskinan lewat penguatan di sektor pendidikan.

“Bagaimana kita me-matching-kan antara supply side di sektor pendidikan dengan demand side di sektor tenaga kerja, baik itu tenaga kerja di dalam negeri maupun tenaga kerja di luar negeri,” kata Pratikno usai rapat terbatas dengan Presiden di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/11).

Ia menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah memperkuat pendidikan vokasi. Harapannya, baik lulusan sekolah vokasi maupun universitas memenuhi kebutuhan tenaga kerja di dalam ataupun luar negeri.

“Tadi disampaikan, termasuk adalah bagian dari penyiapan kemampuan berbahasa, mengenal budaya, selain kemampuan-kemampuan teknis. Dan ini dilakukan secara sinergis, melibatkan banyak sekali kementerian, karena ini bukan berbicara dari supply side di sektor pendidikan, tapi juga demand side di sektor tenaga kerja. Itu penugasan yang paling utama tadi bagian dari pengentasan kemiskinan,” ujar Pratikno.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) juga mengatakan pendidikan jadi salah satu strategi utama untuk memutus rantai kemiskinan. Ia menekankan pemerintah akan memperbanyak pelatihan vokasi untuk mendorong para alumni SMA dan SMK agar bisa lebih cepat terserap ke pasar kerja.

“Kita akan melibatkan balai-balai pelatihan negeri, pemerintah punya, maupun balai-balai latihan kerja swasta untuk bisa terserap dengan kebutuhan pasar kerja,” ujar Cak Imin.

Bertalian dengan itu, kata dia, Presiden memerintahkan untuk merevitalisasi sekolah-sekolah vokasi dan mengarahkan kurikulum pendidikan nasional berorientasi pada persiapan dunia kerja.

Menurutnya, Prabowo bahkan memberikan keleluasaan penggunaan anggaran negara demi meningkatkan kapasitan pendidikan vokasi dan pendidikan formal secara umum.

“Perintah Presiden untuk melakukan revitalisasi sekolah vokasi, di mana kurikulum pendidikan dan juga pengelolaan pendidikan berorientasi kepada persiapan menghadapi serapan lapangan kerja dan dunia kerja,” kata Cak Imin.

“Termasuk, Pak Presiden minta supaya selain bahasa Indonesia, bahasa asing Inggris, Arab menjadi salah satu kewajiban bagi sekolah-sekolah untuk menerapkan,” tambahnya.