Pemerintah Hadir untuk Rakyat lewat 60% Subsidi Transportasi Publik

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan melalui dukungan nyata terhadap transportasi massal. Dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Senin (4/11), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa negara terus memperkuat aksesibilitas transportasi publik untuk meringankan beban masyarakat.

Salah satunya diwujudkan melalui subsidi operasional layanan perkeretaapian nasional yang mencapai hingga 60 persen. “Tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60%,” ujar Prabowo, Selasa (4/11)

Prabowo menegaskan bahwa subsidi terhadap transportasi publik bukan semata soal hitung-hitungan untung-rugi, melainkan bagian dari kewajiban pemerintah menjalankan fungsi public service obligation (PSO). “Di seluruh dunia, transportasi publik dihitung berdasarkan manfaatnya bagi rakyat, bukan laba yang dihasilkan. Inilah tugas negara untuk memastikan layanan publik yang layak bagi semua lapisan masyarakat,” lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menekankan peran vital kereta api dan sistem transportasi massal dalam kehidupan modern, yaitu meningkatkan efisiensi logistik, menekan biaya ekonomi, serta memperluas kesejahteraan rakyat. Pemerintah berkomitmen memperkuat layanan kereta api nasional dengan menambah 30 rangkaian baru di Jabodetabek serta memperluas jaringan ke Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.

“Kalau untuk kepentingan rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Kita akan terus perbesar pelayanan dan perluasan sistem transportasi rakyat,” tegas Prabowo.

Langkah ini menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk menghadirkan negara di tengah rakyat—memastikan pembangunan yang berkeadilan, dan menjaga agar kekayaan negara dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan bersama.

Berita Lainnya

Sambangi Lampung, Wamen ATR/Waka BPN: Pelayanan di Loket Jadi Tolok Ukur Keberhasilan...

Bandar Lampung - Penguatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus yang disampaikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka...

LPI Desak Program MBG Sekokah Rakyat dan Kopdes Sesuai Arahan Presiden

Jakarta – Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional yang dinilai menghadapi persoalan serius dalam tata kelola, transparansi, dan...

Kenali Prosedur dan Syarat Pemisahan Bidang Tanah

Jakarta - Pemisahan bidang tanah merupakan layanan pertanahan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memisahkan sebagian bidang tanah dari sertipikat induk. Layanan ini umumnya diajukan...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS