Pemerintah Akan Renovasi 400 Ribu Rumah Masyarakat Miskin Tahun Ini

Jakarta — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan pemerintah akan meningkatkan program renovasi atau bedah rumah secara signifikan pada tahun ini.

Dari sebelumnya 45.000 rumah pada tahun lalu, jumlahnya ditargetkan meningkat menjadi 400.000 rumah pada 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar Sirait usai menerima pengarahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Senin (6/4).

Ia menyebut dukungan Presiden terhadap program perumahan rakyat sangat besar, termasuk dalam peningkatan program bedah rumah di seluruh Indonesia.

“Seperti buat renovasi rumah, tahun lalu cuma 45.000 rumah, tahun ini 400.000 rumah dan sedang dipersiapkan suatu langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Maruarar.

Menurutnya, pemerintah akan memastikan program tersebut tepat sasaran dengan menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS). Data dari BPS akan digunakan untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan, khususnya masyarakat miskin.

“Kita tentu akan bekerja sama dengan BPS supaya tentu ada aturannya. Seperti misalnya kita melakukan renovasi rumah itu ada di desil 1 sampai desil 4,” lanjutnya.

Ia menegaskan pentingnya aturan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Jadi tentu ada aturannya, bagaimana yang berhak mendapatkan supaya tepat sasaran. Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan, yang kurang mampu tidak dapat. Jadi itu ada aturannya, BPS sudah menyiapkan datanya,” tambah Maruarar.

Selain itu, Maruarar mengungkapkan bahwa pada tahun lalu sekitar 220 kabupaten/kota belum mendapatkan program bedah rumah. Namun pada tahun ini, seluruh kabupaten/kota di Indonesia akan memperoleh program tersebut.

“Tahun lalu ada 220 kabupaten/kota yang tidak dapat, sekitar 220. Tahun ini semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia mendapatkan program bedah rumah dari Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.

Ia menilai program tersebut akan berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah sekaligus menciptakan keadilan pembangunan di seluruh wilayah.

“Ini program yang sangat signifikan, dan akan menggerakkan ekonomi dan juga akan berkeadilan,” tegas Maruar.

Berita Lainnya

Upaya Negara Lindungi Nelayan dari Persoalan Hukum Penangkapan Ikan Ilegal di Negara...

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Australia Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye informasi publik tentang pencegahan penangkapan ikan di perairan negara...

Pemprov DKI Dorong Ranperda SPAM, Perkuat Layanan Air Minum

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendorong penguatan layanan air minum melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum...

Lindungi Industri Penerbangan, Pemerintah Turunkan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat Jadi 0%

Jakarta – Merespons kenaikan harga avtur sebagai bahan bakar pesawat, pemerintah Indonesia memberikan insentif kepada industri penerbangan berupa penurunan bea masuk suku cadang pesawat...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS