Jakarta – Dalam rangka meningkatkan mutu layanan pertanahan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pelatihan dan asesmen kompetensi. Upaya ini dipandang krusial untuk memperkuat profesionalisme aparatur sekaligus mempercepat transformasi pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Jika kualitas pelayanan belum optimal, maka perlu dilakukan langkah yang terstruktur, mulai dari pelatihan hingga asesmen. Asesmen ini penting untuk melihat kebutuhan peningkatan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta sikap pelayanan atau hospitality aparatur, sehingga peningkatan SDM benar-benar tepat sasaran,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian ATR/BPN di Aula Prona, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Ia menegaskan bahwa kegiatan pelatihan tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata atau sekadar mengejar sertifikat. Menurutnya, perlu ada penilaian menyeluruh terkait sejauh mana pelatihan benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. “Jangan sampai orang ikut pelatihan manajemen, lulus, dapat sertifikat, tapi tidak ada dampaknya terhadap pelayanan. Kalau tidak ada dampak, yang perlu kita evaluasi bisa kurikulumnya, metodenya, atau bahkan tempat pelatihannya,” tegasnya.
Selain itu, Nusron mengingatkan agar sertifikasi yang diberikan benar-benar merefleksikan kemampuan peserta. Ia menilai perlu adanya penelusuran lebih lanjut apabila ditemukan ketidaksesuaian antara hasil ujian dengan kinerja nyata di lapangan. “Kalau ujiannya paling bagus, tetapi praktiknya tidak sesuai, berarti ada masalah. Ini perlu dicek,” ucapnya.
Menteri Nusron juga mendorong agar sejumlah pelatihan strategis yang sebelumnya dinilai efektif dapat kembali dijalankan pada tahun ini. Program tersebut diharapkan tidak hanya menyasar aparatur teknis, tetapi juga petugas hukum, sehingga mereka memiliki kompetensi yang memadai dan sertifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tugas.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian ATR/BPN Agustyarsyah menyampaikan bahwa berbagai agenda pelatihan telah dijadwalkan untuk tahun 2026. Namun demikian, ia menekankan pentingnya masukan dari kantor wilayah (kanwil) sebagai bahan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pelatihan, termasuk dampaknya terhadap kualitas layanan kepada masyarakat.
Evaluasi dari hasil pelatihan yang telah dilaksanakan, termasuk sepanjang tahun 2025, akan dijadikan pijakan untuk penyempurnaan kurikulum pelatihan tahun 2026. Dengan perencanaan yang lebih matang, seluruh program diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kompetensi SDM Kementerian ATR/BPN.
“Kami membutuhkan feedback dari teman-teman Kanwil, baik laporan satu bulan, tiga bulan, maupun enam bulan. Laporan ini penting sebagai bahan evaluasi untuk melihat apakah implementasinya berjalan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki, termasuk dari sisi kurikulum,” jelasnya.
Rapim tersebut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN yang hadir secara langsung, serta para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajarannya dari seluruh Indonesia yang mengikuti secara daring.
