Jakarta — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meragukan pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengklaim telah menyelidiki dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sejak awal 2025.
Pernyataan tersebut sebelumnya disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin 27 Oktober 2025. Namun, Mahfud menilai klaim itu tidak konsisten dengan tindakan KPK yang baru memintanya melapor setelah isu dugaan mark up proyek Whoosh ramai dibicarakan publik.
“Saya agak tidak percaya juga (KPK sudah menyelidiki) karena baru dinyatakan setelah ramai. Baru (KPK mengatakan) ‘kami sudah menyelidiki sejak awal Januari 2025’. Padahal dua hari sebelumnya meminta saya melapor,” ujar Mahfud seperti dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV, Selasa (28/10/2025).
Mahfud menilai pernyataan KPK itu tidak menimbulkan konsekuensi hukum, namun mencerminkan lemahnya kinerja lembaga antirasuah tersebut.
“Tapi nggak apa-apa, tidak berakibat hukum yang buruk, tetapi kinerjanya (KPK) buruk,” tambahnya.
Sebelumnya, Mahfud mengungkap dugaan adanya mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh melalui siniar (podcast) di kanal YouTube pribadinya pada 14 Oktober 2025. Ia mengutip pandangan pakar kebijakan publik Agus Pambagio dan pengamat ekonomi dari Political Economy and Policy Studies (PEPS), Antony Budiawan, yang menilai proyek tersebut sarat ketidakwajaran biaya.
Mahfud juga menyarankan agar KPK menelusuri lebih jauh proses perpindahan kerja sama pembangunan proyek dari Jepang ke China. Menurutnya, perubahan itu menjadi salah satu titik awal yang perlu diaudit secara menyeluruh.
Sebagai informasi, proyek kereta cepat Whoosh semula dirancang untuk dikerjakan oleh Jepang melalui studi kelayakan yang dilakukan Japan International Cooperation Agency (JICA), sebelum akhirnya diambil alih oleh konsorsium China pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.