Lapas Makin Sesak, Pemerintah Wacanakan Amnesti Hukuman Kepada 44 Ribu Napi

JAKARTA – Pemerintah berencana untuk memberikan pengampunan atau amnesti hukuman kepada 44 ribu narapidana alias napi. Rencana bergulir dengan alasan tingkat okupansi lembaga pemasyarakatan alias lapas yang saat ini semakin penuh.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas menyampaikan bahwa rencana pemberian amnesti hukuman kepada 44 ribu narapidana tersebut merupakan usulan yang disampaikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Prinsipnya, Presiden setuju untuk pemberian amnesti,” kata Supratman dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com, Jumat (13/12).

Pemerintah menargetkan, program amnesti itu dapat mengurangi tingkat okupansi di lapas hingga 30 persen secara nasional. Namun, kepastian program amnesti terhadap 44 ribu narapidana itu juga harus mendapat persetujuan DPR.

Sehingga nantinya, Pemerintah akan berdialog dengan DPR guna meningkatkan angka narapidana yang bakal menerima amnesti hukuman. Namun Supratman, mengatakan pemerintah tidak akan memberikan amnesti kepada para pengedar dan bandar narkoba.

Namun begitu, pengguna narkoba yang kedapatan membawa narkoba dengan kadar di bawah 1 gram berpeluang untuk mendapat amnesti hukuman yang diwacanakan pemerintah, dengan tetap berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2010.

“Kalau nanti ada perubahan surat edaran Mahkamah Agung (yang mengatur ketentuan sanksi narkoba) dari 1 gram menjadi maksimal 5 gram, itu mungkin jumlahnya akan lebih banyak lagi,” ujar Supratman.

Selain para pecandu narkoba, narapidana yang diusulkan untuk mendapatkan amnesti yakni tahanan kasus penghinanaan terhadap presiden dan perkara informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pengampunan juga akan diberikan terhadap warga binaan aktivis papua sejumlah 18 orang.

“Ini bagian dari upaya pemerintah melakukan upaya rekonsiliasi terhadap teman-teman di Papua,” ujarnya.

Tak hanya itu, terpidana yang bakal menerima pengampunan hukum adalah warga binaan yang mengalami sakit berkepanjangan dan mengalami gangguan kejiwaan. “Juga ada yang terkena penyakit berkepanjangan, termasuk HIV itu ada kurang lebih 1.000 orang,” kata Supratman.

Berita Lainnya

Prabowo Hadiri Pembukaan KTT ke-49 ASEAN di Manila, Perkokoh Solidaritas Kawasan

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto turut menghadiri seremoni pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN yang digelar di Philippine International Convention Center (PICC),...

Bangga Sambut Prabowo, Pelajar Palu Harap Lapangan Kerja dan MBG Diperluas

Jakarta - Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto dalam perhelatan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, disambut meriah oleh...

Bakom RI: Muhammadiyah Mitra Kunci Wujudkan Keadilan Sosial

Jakarta – Pemerintah memandang Muhammadiyah sebagai salah satu pilar utama yang memiliki peran strategis dalam mengakselerasi agenda pembangunan di tanah air. Selama lebih dari...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS