Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sebuah mobil mewah jenis Toyota Alphard dari kediaman seorang anggota DPR RI. Penyitaan ini berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).
“Bahwa pada hari ini telah dilakukan penyitaan, satu unit mobil berjenis Alphard tahun 2023 terkait perkara pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media pada Kamis, 31 Juli 2025.
Budi menjelaskan bahwa kendaraan yang disita tersebut terdaftar atas nama sebuah perusahaan yang dimiliki oleh salah satu tersangka dalam perkara ini.
“Mobil ini terdaftar atas nama perusahaan milik tersangka,” lanjutnya.
Ia menambahkan bahwa mobil Alphard itu ditemukan dalam penguasaan seorang anggota DPR RI saat proses penyitaan berlangsung. KPK akan menyelidiki lebih lanjut alasan kendaraan tersebut berada di tangan legislator tersebut.
“Pada saat disita, mobil tersebut dalam penguasaan salah seorang anggota DPR RI. KPK tentunya akan mendalami mengapa mobil tersebut berada dalam penguasaan yang bersangkutan,” terang Budi.
Sebagai informasi, KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi dalam penyaluran fasilitas kredit oleh LPEI. Lembaga antirasuah ini telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus yang melibatkan pemberian kredit fiktif tersebut.
Tiga dari lima tersangka yang sudah ditahan sejak Maret 2025 antara lain adalah Direktur Utama PT Petro Energy, Newin Nugroho (NN); Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal sekaligus Komisaris Utama PT Petro Energy, Jimmy Masrin (JM); serta Direktur Keuangan PT Petro Energy, Susy Mira Dewi Sugiarta (SMD).
Sementara itu, dua tersangka lainnya yang belum ditahan yaitu Direktur Pelaksana I LPEI, Dwi Wahyudi (DW), dan Direktur Pelaksana IV LPEI, Arif Setiawan (AS).
Menurut KPK, LPEI diketahui telah menyalurkan kredit kepada 11 debitur, dan potensi kerugian negara dari kredit tersebut diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.
