Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penelusuran aliran uang dari kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumatera Utara (Sumut) dan Satuan Kerja (Satker) Wilayah 1 Sumut, kepada Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana harian (Plh) Direktur Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.
“Tentu, kami yang juga telah disampaikan beberapa waktu, bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money mengikuti ke mana uang itu,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (28/6/2025).
Dia mengatakan, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka itu yakni, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara (Sumut) Topan Obaja Putra Ginting; Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rasuli Efendi Siregar; PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut, Heliyanto; Dirut PT Dalihan Natolu Group (NDG), M Akhirun Efendi Siregar; dan Direktur PT Rona Na Mora (RN), M. Rayhan Dulasmi Pilang.
Menurutnya, salah satu tersangka dalam kasus ini, Topan, sempat menjadi Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Medan, saat Bobby menjadi Wali Kota Medan. Kata Asep, jika ditemukan adanya aliran uang, maka pihaknya akan memanggil menantu dari mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk dimintai keterangan.
“Siapa pun ke atasannya atau mungkin ke sesama Kepala Dinas, atau ke gubernur, kemana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK, untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana, sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan,” tuturnya.
Dia juga mengatakan, Bobby sempat mengunjungi KPK, pada April 2025 untuk melakukan kerja sama pencegahan korupsi di Provinsi Sumut. Namun, kata Asep, tidak ada pembahasan secara spesifik dari Bobby soal kasus dugaan korupsi pembangunan jalan ini.