Kompolnas Pantau Ketat Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Sepanjang 2025

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menegaskan bahwa perkara dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar kasus yang mendapat perhatian serius lembaga tersebut.

Komisioner Kompolnas, Gufron, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap penanganan kasus ini telah dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

“Jadi ini salah satu kasus yang memang termasuk salah satu yang kami atensi. Kompolnas atensi selama tahun, pada tahun 2025,” ujarnya di kantor Kompolnas, Senin, 5 Januari 2026.

Ia mengungkapkan, Kompolnas tidak hanya memantau dari jauh, tetapi juga terlibat langsung dalam tahapan penting penanganan perkara. Salah satunya dengan menghadiri gelar perkara khusus yang digelar di Mabes Polri.

“Kebetulan yang hadir di Mabes Polri ya, saya dan Pak Choirul Anam. Kami dilibatkan, diundang untuk hadir pada saat gelar perkara khusus,” ungkap Gufron.

Selain mengikuti proses gelar perkara, Kompolnas juga membuka ruang dialog dengan berbagai pihak yang melaporkan dugaan tersebut. Sejumlah pelapor diketahui telah mendatangi Kompolnas untuk menyampaikan aspirasi dan laporan mereka.

“Termasuk juga kami menerima audiensi dari pelapor dari Dokter Tifa, kemudian juga Eggi Sudjana dan beberapa kawan-kawan ya di Kompolnas,” pungkasnya.

Berita Lainnya

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan...

Roy Suryo Pertanyakan Kebiasaan Jokowi kepada Mantan Asisten Ajudan, Ini Jawaban Syarif

Jakarta - Terdakwa dalam perkara dugaan ijazah palsu, Roy Suryo, kembali menggali keterangan mengenai penampilan mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), melalui kesaksian...

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS