Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia menyatakan bahwa pembahasan terkait implementasi Board of Peace (BoP) untuk sementara ditangguhkan menyusul meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Indonesia saat ini terus memantau perkembangan situasi, khususnya di Timur Tengah, sembari fokus memprioritaskan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) serta menjaga stabilitas keamanan nasional.
“Segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold. Fokus diplomasi Indonesia saat ini adalah memastikan keselamatan dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia di wilayah terdampak konflik, serta menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi eskalasi,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang dalam Press Briefing Kemlu di Jakarta, Jumat (6/3).
Pernyataan ini menegaskan keterangan Menteri Luar Negeri Sugiono pada Rabu (4/3), yang menyampaikan bahwa koordinasi lanjutan mengenai BoP atau Dewan Perdamaian ditangguhkan untuk sementara waktu.
“Tidak ada meeting atau pembahasan khusus terkait BoP dalam seminggu terakhir ini,” imbuh Yvonne.
Yvonne juga menekankan bahwa setiap keputusan terkait partisipasi Indonesia dalam berbagai mekanisme internasional akan didasarkan pada pertimbangan politik luar negeri bebas aktif dan kepentingan dalam negeri.
Indonesia secara konsisten terus berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia akan terus aktif mencari cara paling efektif serta memainkan peran konstruktif dalam berbagai forum internasional guna mendorong tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.
