Kemensos Andalkan PT Pos untuk Distribusi Bansos, Ini Alasannya

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan alasan utama menunjuk PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur Bantuan Tunai Langsung Sementara (BTLS), menggantikan skema lama melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan, mekanisme lewat PT Pos dinilai jauh lebih efektif dan efisien, terutama untuk penerima manfaat yang belum memiliki rekening bank.

“Lewat PT Pos itu bisa lebih cepat. Kalau lewat Himbara harus buka rekening dulu, perlu waktu, perlu pembagian kartu, dan prosedur lainnya,” ujar Gus Ipul di kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Ia menjelaskan, sistem penyaluran melalui PT Pos dilakukan dengan dua cara: penerima bisa datang langsung ke kantor pos, atau petugas pos akan mengantarkan bantuan ke rumah bagi mereka yang tidak mampu hadir.

“Yang bisa datang ke kantor pos ya datang. Tapi bagi yang tidak bisa, akan diantar ke rumah. Itu sebabnya kita lewatkan PT Pos,” terangnya.

Kemensos menilai pendekatan ini lebih sesuai untuk memastikan bantuan diterima dengan cepat dan tepat sasaran, tanpa harus menunggu proses administratif yang kerap memperlambat pencairan jika melalui jalur perbankan.

Terkait waktu distribusi, Gus Ipul memastikan bahwa penyaluran bansos BTLS mulai dilakukan secara bertahap sejak hari ini.

“Jadwal sudah mulai hari ini. Yang lewat Himbara sudah disalurkan ke 8 juta lebih penerima,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa seluruh proses distribusi bansos dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta menekankan bahwa kecepatan dan ketepatan menjadi prioritas utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Berita Lainnya

Berikan Kuliah Umum di UIN Datokarama Palu, Menteri Nusron Bangun Kesadaran Mahasiswa...

Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membangun kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya nilai ekonomi tanah melalui kepastian hukum...

Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 33 Sertipikat untuk Rumah...

Jakarta - Percepatan sertipikasi terhadap tanah wakaf dilakukan untuk memperkuat legalitas aset keagamaan di berbagai daerah. Di Sulawesi Tengah, langkah itu ditandai dengan penyerahan...

Aggota Komisi V DPR RI Dorong Digitalisasi Desa untuk Promosikan Produk Lokal

Jakarta - Komisi V DPR RI, melalui anggotanya Novita Wijayanti, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam mendorong kemajuan desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Karena digitalisasi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS