Jakarta – Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin memastikan kehadiran negara melalui pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Syahganda, arah kebijakan tersebut berfokus pada perluasan kesempatan ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Yang diinginkan oleh Bapak Presiden adalah pertama, negara hadir. Karena menurut beliau itu adalah perintah konstitusi yang dikembangkan oleh Bung Karno (Sukarno) zaman dulu dan dia teruskan itu,” ujar Syahganda saat menghadiri Program Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (PPNK) Angkatan VII Kadin Indonesia di Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Ia menambahkan, Prabowo juga menginginkan Indonesia memiliki peluang lebih luas untuk mengembangkan industri dan teknologi yang selama ini belum sepenuhnya dikuasai oleh bangsa sendiri.
Menurut Syahganda, perubahan kondisi ekonomi dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat kemampuan industri nasional dan meningkatkan daya saing di pasar global.
Ia menyoroti perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, termasuk penerapan tarif dan sikap terhadap Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang dinilainya turut memengaruhi arah perekonomian internasional.
Perubahan tersebut, kata dia, dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas pengembangan industri dalam negeri.
“Ketika Donald Trump ini sendiri menarik diri dari globalisme, di sinilah sebenarnya ada peluang bangsa kita untuk tumbuh berkembang. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya, yang kita lihat dari sisi globalnya ada peluang. Dan Presiden insyaallah melihat itu sebagai peluang,” jelas Syahganda.
Dorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Selain memperkuat industri nasional, Syahganda menyebut pemerintahan Prabowo memberikan perhatian pada persoalan kesenjangan ekonomi. Pemerintah berupaya mendorong pertumbuhan yang tidak hanya meningkatkan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati hasil pembangunan.
Ia menjelaskan, prinsip persaingan, transparansi, dan norma positif dalam sistem kapitalisme perlu berjalan beriringan dengan nilai keadilan sosial agar kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.
“Konsep Pak Presiden mengambil yang baik-baik dari kapitalisme seperti kompetisi, norma-norma, transparansi dan lain-lain, harus dikembangkan dengan sosialismenya. Agar apa? Agar kesejahteraannya terjadi. Makanya konsen Pak Presiden adalah bagaimana itu yang disebut sebagai inclusive growth,” kata dia.
Salah satu langkah untuk memperluas pertumbuhan ekonomi tersebut adalah memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan memperbesar kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk berkembang, lebih banyak masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi nasional.
Di samping itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah. Syahganda mengatakan investasi di sektor pendidikan menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Pak Presiden ingin agar mereka tumbuh juga melalui ekonomi UMKM, maupun dari kesejahteraan-kesejahteraan, pengembangan manusianya melalui pendidikan. Makanya Pak Presiden banyak sekali investasi di dunia pendidikan, termasuk terakhir beliau ingin agar seluruh sekolah ini sampai perguruan tinggi gratis,” tegasnya.
Kadin Tekankan Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah dan sektor usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Anindya, sinergi tersebut perlu dibangun dengan berlandaskan ekonomi Pancasila untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas. Pemerintah dan pelaku usaha diharapkan dapat bergerak bersama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.
“Semangatnya seperti yang Pak Presiden Prabowo selalu canangkan adalah Indonesia in proportion. Bagaimana antara negara dan dunia usaha bergerak sebagai satu kesatuan, satu tujuan, satu bendera,” ucap Anindya.
Ia menilai keterpaduan antara kebijakan negara dan aktivitas dunia usaha menjadi salah satu aspek penting dalam menghadapi persaingan ekonomi internasional. Menurutnya, hubungan yang kuat antara kedua pihak dapat membantu meningkatkan kemampuan Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.
“Jadi bukan dunia usaha yang berjarak dari negara. Mungkin akan dinormalisasi, negara yang tidak bersatu dengan dunia usahanya akan kalah dari negara yang bersatu,” ujarnya.