SUMUT – Presiden ke 7, Joko Widodo (Jokowi) tak ingin terlalu menggubris tudingan negatif yang dialamatkan PDIP kepadanya. Salah satunya adalah tuduhan tentang pengerahan institusi Polri dalam pemenangan Pilkada 2024.
Apalagi pihak yang memfitnahnya itu menggunakan diksi “Partai Cokelat” alias Parcok sebagai representasi dari Polri dalam kapasitas kelembagaan.
Ketimbang asal tebar kabar, Jokowi pun menantang PDIP untuk membuktikan saja bahwa dirinya benar telah menginstruksikan. Sehingga tudingan itu tidak liar dan tak jelas titik akhirnya.
“Dibuktikan saja,” kata Jokowi saat berada di Medan, Sumatera Utara, Jumat (29/11).
Menurut Jokowi, hoaks dan fitnah merupakan tindakan yang tidak baik dan memang tak ada kebaikan di dalamnya. Sehingga tidak etis jika dilontarkan oleh partai sekelas PDIP.
“Jangan hanya tuduhan-tuduhan,” tegasnya.
Bahkan ia pun mempersilakan PDIP untuk melaporkan data mereka ke Kepolisian dan lembaga penegak hukum Pemilu lainnya. Termasuk di antaranya adalah Bawaslu, KPU dan sebagainya, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK).
“Dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau bawa aja ke MK, kan ada mekanismenya,” tutur Jokowi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menuding aparat kepolisian telah menyalahgunakan kekuasaan dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.
“Kami menerima begitu banyak laporan-laporan tentang penyalahgunaan kekuasaan dari Polri. Semula kami menyebut sebagai oknum. Tetapi melihat terjadi begitu banyak di wilayah maka itu tidak lagi oknum,” ujar Hasto saat konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 20 November 2024.
Hasto menyebutkan sejumlah wilayah yang diduga melibatkan campur tangan polisi dalam pilkada 2024 antara lain Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Utara.
“Ini menunjukkan suatu kekhawatiran terhadap sisi-sisi gelap demokrasi yang akan mengancam pelaksanaan pilkada secara demokratis, jujur, dan adil,” papar Hasto.