JK Polisikan Rismon Sianipar, Tudingan Dana Rp5 M Disebut Fitnah!

Jakarta – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri pada Rabu (8/4/2026) terkait dugaan pencemaran nama baik.

Laporan ini dilayangkan setelah JK dituding mendanai pihak tertentu untuk mengusut isu ijazah Presiden Joko Widodo.

Bantah Keras Tudingan Dana Rp5 Miliar

JK menegaskan tuduhan tersebut tidak benar dan merusak reputasinya.

“Saya dianggap mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan terkait isu ijazah Pak Jokowi. Itu jelas tidak benar,” tegasnya.

Ia juga menilai tidak masuk akal dirinya mengeluarkan dana hingga miliaran rupiah untuk tujuan tersebut.

“Tidak pantas dan tidak mungkin saya membayar orang hingga Rp5 miliar. Itu merugikan martabat saya,” lanjutnya.

Tempuh Jalur Hukum

Menurut JK, tudingan tersebut sudah terlanjur menyebar luas di masyarakat dan berdampak pada nama baiknya. Karena itu, ia memilih membawa persoalan ini ke ranah hukum.

“Saya tidak kenal orangnya dan tidak pernah bertemu,” ujarnya.

Ia juga menyebut hingga saat ini belum ada permintaan maaf dari pihak yang dilaporkan.

Respons Soal Klaim AI

Menanggapi klaim bahwa konten tersebut merupakan rekayasa kecerdasan buatan (AI), JK mengaku tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut.

“Dia tidak membantah isinya, hanya mengatakan itu bukan dia yang membuat. Itu tidak ada artinya bagi saya,” katanya.

Datang Langsung ke Bareskrim

Sebelumnya, JK terlihat tiba di Gedung Awaloedin Djamin, Bareskrim Polri sekitar pukul 11.00 WIB dengan mengenakan kemeja biru.

Saat ditanya awak media, ia singkat menyampaikan tujuannya.

“Mau melapor,” ucapnya.

Langkah hukum ini diambil JK sebagai upaya membersihkan nama baiknya dari tuduhan yang dinilai tidak berdasar.

Berita Lainnya

Bonus Demografi Jakarta Capai 71,63 Persen, Rano Karno Soroti Potensi Ekonomi Kreatif

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai Karang Taruna memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi muda yang produktif, kreatif, serta memiliki kepedulian...

Pilkades Bekasi Usai, 154 Kades Terpilih segera Dilantik 4 November 2026

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menetapkan jadwal pelantikan 154 kepala desa terpilih hasil Pilkades Serentak 2026 pada 4 November 2026. Jadwal tersebut tercantum...

Lampaui Target 2029! LP2B Nasional Kini Capai 87,63 Persen

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian penting dari upaya...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS