Ini Tujuan Presiden Prabowo Bentuk Dewan Pertahanan Nasional

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah membentuk sebuah lembaga Dewan Pertahanan Nasional yang secara harian dipimpin oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, lembaga tersebut berbeda fungsi dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas).

“Dewan Pertahanan Nasional itu di perpresnya, tugas fungsinya memberikan pertimbangan dan masukan strategi kebijakan untuk pertahanan nasional, ketuanya langsung Presiden,” kata Hasan Nasbi pada Senin (16/12).

Selain itu, Hasan menjelaskan perbedaan lain di Dewan Pertahanan Nasional adalah di bagian strukturisasi. Pertahanan lebih ke aspek TNI, sementara ketahanan berisi unsur Polri.

“Kalau ketahanan kan lebih kepada ketahanan, ada keamanan juga. Kalau ini benar-benar sektornya sektor pertahanan. Jadi lebih kepada, ini kan ada tiga deputi ya. Nanti ada deputi geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi,” jelasnya.

“Jadi kalau ini di Dewan Ketahanan Nasional mungkin masih ada unsur Polri. Kalau di Dewan Pertahanan Nasional ini memang karena pertahanan, memang lebih menekankan pada aspek TNI,” lanjutnya.

Selain itu, Hasan juga menjelaskan bahwa keberadaan Dewan Pertahanan Nasional juga merumuskan keadaan ancaman, mulai dari bagaimana misalnya men-deploy kekuatan keamanan.

“Dan segala macam, itu pertimbangannya ada di Dewan Pertahanan Nasional,” imbuhnya.

Diketahui, DPN ini diketuai langsung oleh Prabowo. Prabowo lalu melantik Ketua Harian DPN, yang diisi oleh Menhan Sjafrie Sjafrie Sjamsoeddin. Sementara Sekretaris diisi oleh Wamenhan Donny Ermawan.

Berita Lainnya

Menbud Dorong Regenerasi Pencipta Lagu Anak melalui Program KILA

Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan program Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA) dapat menjadi wadah untuk mendorong regenerasi pencipta lagu anak sekaligus...

Kemendagri Raih Penghargaan Hari Statistik Nasional 2026

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu malam (26/9/2026). Penghargaan...

Menkum Terapkan Digitalisasi 470 Layanan Publik Mulai 1 Oktober

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mendigitalisasi 470 layanan publik mulai 1 Oktober 2026 sebagai langkah efisiensi dan penghapusan layanan berbasis kertas. Transformasi ini...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS