Indonesia–Inggris Sepakati Proyek Maritim, 1.582 Kapal Nelayan Siap Dibangun Bersama

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama strategis di sektor maritim melalui proyek pembangunan kapal penangkap ikan bagi nelayan Indonesia. Kesepakatan tersebut tercapai dalam pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa proyek ini mencakup pembangunan sebanyak 1.582 unit kapal nelayan. “Kerja sama pembangunan 1.582 kapal nelayan,” ujar Teddy di London, Inggris, Rabu (21/1/2026) waktu setempat.

Bacaan Lainnya

Menurut Teddy, proyek maritim tersebut diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Total sekitar 600.000 orang diperkirakan akan terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari jumlah tersebut, sekitar 30.000 orang akan bekerja sebagai awak kapal, 400.000 orang terlibat dalam proses produksi, serta 170.000 orang terdampak melalui efek pengganda dari aktivitas industri kapal.

“Yang menarik begini, kapal ini menurut Menteri Kelautan Perikanan akan memperkerjakan sekitar 600.000 orang. Karena nanti diproduksinya, dirakitnya di Indonesia,” ujarnya.

Selain kerja sama pembangunan kapal, Teddy juga mengungkapkan adanya komitmen investasi dari Inggris ke Indonesia dengan nilai mencapai 4 miliar Pound Sterling atau setara sekitar Rp90 triliun. “Ada komitmen investasi sebesar 4 miliar Pound Sterling, itu sekitar Rp90 triliun,” katanya.

Indonesia dan Inggris telah menjalin hubungan diplomatik sejak Desember 1949, atau lebih dari 70 tahun. Selama periode tersebut, kedua negara terus memperkuat hubungan bilateral melalui berbagai perjanjian dan kerja sama di sektor strategis.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan PM Keir Starmer berlangsung pada Selasa (20/1) di kantor Perdana Menteri Inggris, Downing Street Nomor 10. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas penguatan kemitraan strategis Indonesia–Inggris, mencakup kerja sama ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pertahanan dan politik luar negeri, ekonomi biru, hingga transisi energi.

Pos terkait