Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan serta pemulihan dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Anggaran tersebut berasal dari kebijakan efisiensi belanja negara yang sebelumnya sempat menuai kritik dari berbagai pihak.
“Sekarang saatnya kita bekerja sangat keras. Anggaran APBN sudah kita siapkan, dan saya katakan uangnya ada. Justru karena pemerintah yang saya pimpin melakukan penghematan ratusan triliun rupiah, saya diserang dan dimaki-maki, disebut bahwa efisiensi ini salah,” ujar Prabowo saat Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Ia mengungkapkan, kebijakan penghematan anggaran sempat diprotes hingga memicu aksi demonstrasi. Prabowo menilai penolakan tersebut janggal, mengingat prinsip efisiensi merupakan amanat konstitusi.
“Baru ada di dunia ini demonstrasi menentang efisiensi. Padahal efisiensi itu ada di Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 4,” kata Prabowo.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, perekonomian nasional dijalankan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kepedulian lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional demi kemakmuran rakyat.
Presiden juga menekankan bahwa kebijakan efisiensi memiliki peran strategis dalam menekan kebocoran anggaran dan praktik korupsi.
“Dengan efisiensi, kita punya uang sekarang. Di minggu-minggu terakhir ini kita benar-benar punya kemampuan fiskal. Perekonomian nasional harus dilaksanakan berdasarkan efisiensi yang berkeadilan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prabowo menduga penolakan terhadap efisiensi anggaran tidak terlepas dari kepentingan pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan.
“Dengan efisiensi, kita punya kemampuan dan kekuatan. Kita sudah siap. Kita sudah siapkan,” tutupnya.
