Fraksi Gerindra Minta Maaf, Setuju Hentikan Tunjangan DPR

Jakarta – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ia menyebut tragedi tersebut harus menjadi refleksi bersama untuk memperbaiki sistem politik dan tata kelola pemerintahan.

“Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun kota lainnya. Jatuhnya korban bukan hanya duka keluarga, tetapi juga duka bangsa,” kata Budisatrio dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).

Selain menyampaikan duka, Budisatrio juga mengutarakan permohonan maaf apabila Fraksi Gerindra dinilai belum maksimal menyerap aspirasi masyarakat. Ia menegaskan partainya siap melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menghentikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak adil bagi rakyat.

“Dengan tulus saya memohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Kami mendengar keluhan masyarakat soal tunjangan-tunjangan yang mencederai kepercayaan publik. Karena itu, Fraksi Gerindra siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh, Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPR untuk tidak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Ia meminta agar semua wakil rakyat partainya tetap berada di dalam negeri, mendekatkan diri dengan masyarakat, serta menyerap keresahan publik secara langsung.

“Tidak ada satu pun anggota Fraksi Gerindra yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Semua harus hadir bersama rakyat, turun mendengarkan keluhan masyarakat, dan menjaga amanah kepercayaan publik,” tegas Budisatrio.

Instruksi tersebut, menurutnya, sejalan dengan arahan Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, agar para wakil rakyat tetap berpegang pada empati dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Berita Lainnya

Partai Hanura Usulkan Sistem Baru Supaya Caleg Miskin Modal Tak Terdepak!

Jakarta - Partai Hanura menyuarakan keresahannya terhadap mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) saat ini yang dinilai terlalu ramah kapital. Hanura mendesak adanya reformasi sistem pemilu...

ATR/BPN dan KPK Perkuat Integritas ASN Lewat Pelatihan Antikorupsi

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara (ASN). Kolaborasi tersebut...

Truk Pembawa Maut dan Perusak Jalan Tak Bisa Sembunyi Lagi! Kemenhub Luncurkan...

Jakarta - Pengawasan terhadap truk angkutan barang yang melebihi kapasitas dimensi dan muatan alias Over Dimension Over Loading (ODOL) kini memasuki babak baru. Kementerian...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS