Jakarta – Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menegaskan perlunya langkah nyata dalam mengatasi persoalan sampah di Jakarta. Menurutnya, penanganan sampah harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan edukasi masyarakat hingga pembenahan sistem pengelolaan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.
“Masalah sampah sampai saat ini masih belum ditangani secara maksimal. Kita melihat masih banyak titik penumpukan, pengangkutan yang tidak tepat waktu, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumbernya,” kata Kenneth di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Kenneth menilai persoalan sampah tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh perangkat wilayah agar penanganan sampah berjalan efektif.
Aspidum Kejati Sumsel Diperiksa Kejagung, Diduga Terkait Penanganan Perkara saat Jadi Kajari Jakut
Politikus yang duduk di Komisi C DPRD DKI Jakarta itu juga meminta Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta lebih aktif menghadirkan program edukasi langsung ke masyarakat. Menurutnya, program tersebut tidak cukup hanya sebatas sosialisasi, tetapi harus berkelanjutan dan mudah diterapkan.
“Masyarakat harus diberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana memilah sampah organik dan anorganik, bagaimana mengurangi sampah dari rumah tangga, hingga bagaimana memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai ekonomis,” ujar Kenneth.
Ia menambahkan, keterlibatan aparat wilayah mulai dari wali kota, camat, lurah hingga RT dan RW menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan sampah berjalan baik di tingkat lingkungan.
Kenneth juga mengingatkan bahwa Jakarta berpotensi menghadapi kondisi darurat sampah apabila tidak ada pembenahan signifikan, terutama terkait pengangkutan sampah dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
Karena itu, ia mendorong adanya skema insentif bagi warga maupun petugas lapangan yang aktif berkontribusi dalam pengelolaan sampah.
“Kita perlu juga memikirkan skema insentif. Masyarakat yang disiplin memilah sampah harus diberikan penghargaan atau ada manfaat ekonomi bagi mereka,” tutur Kenneth.
Selain itu, ia meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera menyusun regulasi yang lebih tegas serta membangun ekosistem pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan.
Dalam upaya meningkatkan kesadaran publik, Kenneth juga menyoroti pentingnya kampanye edukasi secara masif melalui berbagai media, mulai dari transportasi umum, televisi hingga media sosial.
Ia kemudian mencontohkan sejumlah negara Asia yang dinilai berhasil mengelola sampah secara efektif. Singapura, misalnya, menerapkan aturan ketat dengan dukungan teknologi insinerasi modern yang mampu mengubah limbah menjadi energi sehingga volume sampah di tempat pembuangan akhir dapat ditekan.
Sementara di Jepang, masyarakat dibiasakan memilah sampah secara detail sejak dini. Tingginya kepatuhan warga disebut menjadi salah satu faktor utama keberhasilan sistem tersebut.
“Lalu di Jepang, masyarakat diwajibkan memilah sampah secara rinci. Kepatuhan warga yang tinggi, ditopang edukasi sejak dini, menjadi kunci keberhasilan sistem tersebut. Sementara, Korea Selatan mengandalkan pendekatan berbasis teknologi dan insentif ekonomi, termasuk sistem pembayaran berdasarkan volume sampah yang dihasilkan,” ungkap Kenneth.