Jakarta – DPR menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni guna membahas penyebab banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Komisi IV DPR, yang membidangi sektor kehutanan, menaruh perhatian serius pada kemunculan gelondongan kayu yang terseret banjir pada akhir November lalu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengagendakan rapat bersama Menteri Kehutanan pada Kamis, 4 Desember mendatang.
“Kami sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan,” ujar Alex di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Alex menjelaskan, Siklon Tropis Senyar yang memicu cuaca ekstrem di tiga provinsi Sumatera memang menjadi pemantik banjir bandang. Namun ia menegaskan bahwa derasnya curah hujan bukan satu-satunya penyebab. Menurutnya, keberadaan kayu-kayu yang hanyut terbawa arus menunjukkan adanya persoalan di kawasan hulu.
“Dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, di lereng bukit yang terjadi,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menilai Kementerian Kehutanan perlu melakukan pembaruan terhadap regulasi dan tata kelola hutan. Tujuannya agar kejadian serupa di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tidak kembali terulang.
Alex juga merespons pernyataan Menteri Raja Juli yang menyebut perlunya merumuskan kebijakan kehutanan baru pascabanjir Sumatera. DPR, katanya, akan mendengarkan secara lengkap paparan kementerian terkait rencana pembaruan tersebut. “Memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi,” ucapnya.
Sebelumnya, video yang merekam gelondongan kayu terbawa arus banjir di Sumatera Utara menjadi viral di media sosial. Kayu-kayu itu terlihat bertumpuk di sejumlah lokasi pascabanjir, termasuk di Sumatera Barat.
Menteri Raja Juli sendiri telah menyatakan bahwa bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan dijadikan bahan evaluasi bagi kementeriannya untuk memperbaiki tata kelola hutan dan lingkungan. Ia menyebut insiden ini sebagai titik penting untuk melihat ulang kebijakan perlindungan ekologis.
“Semua mata melihat, semua telinga mendengar, semua kita merasakan apa yang terjadi di daerah tiga provinsi itu. Kami mengatakan duka yang mendalam, tapi ini juga momentum yang baik untuk kita mengevaluasi kebijakan,” ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Minggu 30 November 2025.
