Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa, menekankan perlunya efektivitas dan fokus penggunaan anggaran pendidikan agar benar-benar tepat sasaran. Peringatan ini disampaikan setelah pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
“Jika anggaran pendidikan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan tidak fokus, maka potensi kebocoran akan terus terjadi dan kualitas pendidikan akan menurun. Hal ini akan berdampak langsung pada daya saing dan kualitas SDM bangsa, terutama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Adde dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Politikus Golkar tersebut juga menyoroti pengelolaan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (PTKL) yang dinilai masih belum tepat sasaran. Ia menyebut, pada APBN 2025 PTKL menyerap 39 persen anggaran fungsi pendidikan, sementara Kemendiktisaintek hanya mengelola 22 persen.
Padahal jumlah mahasiswa PTKL hanya sekitar 200 ribu, jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa PTN yang mencapai 3,9 juta dan PTS sekitar 4,4 juta. Dengan total 124 perguruan tinggi dan 892 program studi di bawah 24 kementerian/lembaga, ia menilai perlu adanya penataan ulang.
“Perlu penataan dan penyederhanaan PTKL, termasuk menghapus program studi umum yang tidak sesuai mandat undang-undang,” tegasnya.
Selain itu, Adde menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru, baik PNS maupun non-PNS, yang disebutnya sebagai kunci pendidikan berkualitas.
“Kesejahteraan guru adalah kunci pendidikan berkualitas, karena guru dan dosen adalah motor penggerak transformasi pengetahuan,” tambahnya.
Fraksi Golkar, kata dia, tetap berkomitmen mengawal RAPBN 2026 agar program prorakyat benar-benar dirasakan masyarakat. “Kami akan memastikan pendidikan berkualitas dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR menegaskan komitmen pemerintah menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, atau Rp757,8 triliun.
“Pemerintah berkomitmen memenuhi anggaran pendidikan 20 persen, yaitu sekitar 757,8 triliun untuk tahun 2026, terbesar sepanjang sejarah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Prabowo.
Anggaran tersebut meningkat Rp33,5 triliun dari tahun 2025 yang sebesar Rp724,3 triliun.