UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Bidik Harta Buronan di Luar Negeri

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam melacak dan mengambil alih aset milik pelaku tindak pidana yang melarikan diri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan aturan baru tersebut menjadi instrumen penting untuk mendukung pemulihan kerugian negara. Termasuk menelusuri harta milik tersangka yang berada di luar wilayah Indonesia.

“Kita menyambut baik dengan adanya terbentuknya dan telah disahkan UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum,” kata Anang saat dimintai keterangan awak media, Sabtu, 21 November 2026, dikutip Minggu, 22 November 2026.

Menurut Anang, keberadaan undang-undang tersebut memungkinkan aparat tidak hanya mengejar pelaku tindak pidana, tetapi juga mengamankan aset yang berkaitan dengan kejahatan. Langkah ini dinilai penting, khususnya ketika tersangka melarikan diri sehingga proses penegakan hukum terhadap orang yang bersangkutan menghadapi kendala.

“Dan dapat ini memitigasi kerugian yang lebih besar tidak hanya mempidanakan orangnya tetapi mengejar aset apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana melarikan diri,” urainya.

Ia menegaskan, pengejaran aset dapat dilakukan terhadap harta yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, termasuk milik sejumlah tersangka yang saat ini masuk daftar buronan.

“Baik didalam negeri ataupun berada di luat negrru seperti MRC (Muhamad Rza Chalid, Jurist Tan, AK, dll),” sambung Anang.

Sejumlah nama yang disinggung di antaranya Muhammad Riza Chalid, pengusaha minyak yang terseret perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pengadaan produk kilang. Kejagung telah menetapkannya sebagai tersangka, tetapi hingga kini keberadaannya masih belum diketahui.

Selain itu, terdapat Jurist Tan, mantan staf khusus Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jurist Tan merupakan tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek dan kini berstatus buron.

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset

DPR RI sebelumnya telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan tersebut diambil dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026, yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam rapat itu, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan regulasi tersebut.

” Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadiundang-undang?,” tanya Puan.

Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan persetujuan secara serentak.

“Setuju,” jawab anggota rapat.

Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang, yang diharapkan memperkuat upaya penegakan hukum dan pemulihan aset hasil tindak pidana.

Berita Lainnya

Jelang HUT ke-54, PDIP Genjot Gerakan Merawat Pertiwi

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 partainya dan Rapat Kerja Nasional...

PKS Desak Kasus Penyadapan Diusut Transparan, Soroti Siapa Pemesan

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal diusut secara terbuka, adil, dan profesional. Ia menegaskan penegakan hukum...

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan perombakan jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya. Mutasi dan rotasi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS