PKS Desak Kasus Penyadapan Diusut Transparan, Soroti Siapa Pemesan

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal diusut secara terbuka, adil, dan profesional. Ia menegaskan penegakan hukum harus mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh, termasuk pihak yang diduga menjadi pengguna atau pemesan penyadapan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, Almuzzammil menilai kasus tersebut bukan perkara sepele karena menyangkut moral aparat penegak hukum, kehidupan berbangsa, serta nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi.

“Bagi kami, sirotol mustaqim menjadi kompas moral dan upaya percepatan mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera,” kata AMY.

Ia menjelaskan, konsep sirotol mustaqim tidak hanya berkaitan dengan nilai keagamaan, tetapi juga selaras dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila dan cita-cita pendirian bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Selain menjadi landasan moral, sirotol mustaqim menurutnya mencerminkan sikap konsisten dalam menjunjung kualitas, kebenaran, serta keadilan.

Atas dasar itu, Almuzzammil menilai dugaan penyadapan yang belakangan mencuat harus ditangani secara serius. Ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memastikan proses penyidikan berjalan transparan serta profesional, tanpa mengabaikan upaya mengungkap pihak yang berada di balik praktik tersebut.

Menurutnya, penelusuran tidak cukup berhenti pada pelaku teknis, tetapi harus menjangkau pihak yang memerintahkan atau menggunakan hasil penyadapan.

“Harus diusut siapa user penyadapan itu. Saya membayangkan kalau penyadapan itu lima tahun tidak diketahui, seperti apa negara kita,” tutup dia.

Sebelumnya, Polri pada 3 November 2026 menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Ketiganya yakni mantan Kapolri Jenderal LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi ASN, serta widyaiswara di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EHS.

Selanjutnya, pada 5 November 2026, penyidik kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU sebagai tersangka. Dengan penetapan tersebut, total tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal itu bertambah menjadi empat orang.

Berita Lainnya

Jelang HUT ke-54, PDIP Genjot Gerakan Merawat Pertiwi

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 partainya dan Rapat Kerja Nasional...

UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Bidik Harta Buronan di Luar Negeri

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam...

Kapolri Mutasi Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Jakarta - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melakukan perombakan jabatan di lingkungan Polda Metro Jaya. Mutasi dan rotasi...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS