Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, calon wakil presiden (wapres) yang bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Menurut Yusril, ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dengan demikian, calon yang diajukan untuk mengisi posisi wapres harus memenuhi aturan tersebut sebelum menjalani proses pemilihan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Menurut Undang-Undang MD3, calon itu harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada waktu itu,” ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip, Jumat (13/11/2026).
LPI Sebut Dasco Sosok Tepat Pengganti Gibran
Yusril juga menerangkan bahwa hak untuk mengusulkan dua kandidat pengganti wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Dalam menentukan nama yang akan diajukan, Presiden memiliki ruang untuk berkonsultasi dengan partai-partai koalisi maupun pihak lainnya.
“Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk mengajukan dua orang calon. Tentu Presiden bisa berkonsultasi dengan partai-partai koalisi atau dengan siapa saja, tetapi kewenangan untuk mengajukan itu ada pada Presiden,” jelasnya.
Mengenai tahapan pengisian jabatan, Presiden memiliki waktu maksimal 14 hari setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR terkait kekosongan posisi wapres untuk menyampaikan dua nama calon. Setelah itu, MPR diberi waktu paling lama 60 hari untuk menentukan satu dari dua kandidat yang diajukan.
Yusril menyebut MPR diperkirakan memerlukan waktu sekitar tiga hari untuk menyiapkan tahapan kelembagaan. Persiapan tersebut mencakup penyampaian surat kepada Presiden mengenai permintaan pengajuan dua calon pengganti wapres.
Pemerintah berharap seluruh rangkaian proses tersebut dapat rampung sebelum penghujung Desember 2026. Meski begitu, Yusril mengingatkan bahwa batas waktu 60 hari merupakan tenggat maksimal yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
“Diharapkan semua proses ini bisa diselesaikan sebelum akhir bulan Desember tahun 2026 sekarang ini,” imbuhnya.
Ia menambahkan, pemerintah akan meneliti secara teliti seluruh persyaratan kandidat yang diajukan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak muncul kembali persoalan mengenai pemenuhan syarat calon wapres dalam proses pengisian jabatan tersebut.