Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad diusulkan menjadi kandidat Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya.
Gibran diketahui menjabat sebagai Wakil Presiden sejak 20 Oktober 2024. Menyusul pengunduran dirinya, sejumlah pihak mulai menyampaikan nama yang dinilai layak untuk mengisi posisi tersebut.
LPI Sebut Dasco Sosok Tepat Pengganti Gibran
Salah satunya datang dari Direktur Nasional Lingkar Pemuda Indonesia (LPI), Akrom Saleh. Ia menyebut organisasinya telah menentukan sosok yang ingin diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pengganti Gibran.
“Dengan rasa hormat meminta kepada Presiden Prabowo untuk meminang dan kami mengusulkan Profesor Dr Ahmad Sufmi Dasco,” ucap Akrom, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Menurut Akrom, Dasco memiliki karakter yang mereka anggap sesuai dengan kriteria seorang negarawan. Selain itu, kedekatan politikus Partai Gerindra tersebut dengan Presiden Prabowo dinilai menjadi salah satu pertimbangan dalam usulan tersebut.
“Tentu tidak ada lagi bagi kami, sosok seorang negarawan yang dapat menyelesaikan atau membantu Presiden hari ini,” ucapnya.
Akrom juga menilai nama Dasco dapat menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas di tengah dinamika politik nasional. Ia menyebut Dasco memiliki hubungan dengan Koalisi Indonesia Maju serta dinilai dapat diterima oleh berbagai kalangan masyarakat.
“Beliau justru yang dapat memberi ketenangan. Kita butuh merajut perbedaan politik di tengah persoalan-persoalan bangsa ini. Jadi yang sudah terbukti, ya hanya beliau saat ini,” urai Akrom.
Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka secara resmi telah menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026).
Surat tersebut disampaikan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, sekitar pukul 11.20 WIB.
Pengunduran diri Gibran tersebut selanjutnya akan diproses melalui mekanisme ketatanegaraan yang berlaku, termasuk tahapan pembahasan di lingkungan MPR.