Cegah Penjarahan Liar, Prabowo Bakal Tambah Polisi Hutan Jadi 70 Ribu Personel

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap menambah jumlah polisi hutan secara signifikan hingga 70.000 orang untuk memperkuat pengawasan dan perlindungan kawasan hutan. Menurutnya, jumlah polisi hutan yang saat ini hanya 4.500 orang tidak akan maksimal bekerja untuk mencegah penjarahan liar hingga pembakaran hutan.

“Menjaga puluhan juta (hektare) hanya ada 4.500 polisi hutan. Bagaimana terhadap penjaran liar, bagaimana mereka yang membakar hutan, kita terus akan memperbaiki,” ujar Prabowo dalam acara penyerahan hasil penertiban Satgas PKH, di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia menjelaskan penambahan personel ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran negara. Berdasarkan perhitungan sementara, jumlah polisi hutan diproyeksikan mencapai sekitar 21.000 personel pada 2027.

Dengan demikian, Prabowo memperkirakan target 70.000 polisi hutan dapat tercapai dalam waktu sekitar tiga hingga empat tahun.

“Saya telah mengajukan APBN, kalau tidak salah tambahan 4.500 polisi hutan menjadi 70.000 polisi hutan,” ucap dia.

Namun, Prabowo menyebut penguatan jumlah personel tidak hanya diperlukan untuk sektor kehutanan. Ia menyoroti masih terbatasnya jumlah petugas dan sarana pendukung di sejumlah titik strategis, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang.

Ia menegaskan pemerintah memahami keterbatasan tersebut dan akan terus melakukan pembenahan secara bertahap.

“Kita memahami kondisi itu. Karena itu, kita akan terus mengejar dan memperbaikinya,” tegasnya.

Prabowo pun yakin Indonesia mampu menghadapi berbagai tantangan dan memperkuat kapasitas negara dalam menjaga kepentingan nasional.

“Di tengah perlawanan dan tantangan yang kita hadapi, percayalah, NKRI kuat. Percayalah bahwa kita nanti akan unggul, dan itu tidak lama lagi,” katanya.

Ia mengatakan setiap kebijakan yang diambil pemerintah akan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Prabowo meminta seluruh menteri dan kepala badan menjadikan kepentingan rakyat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Kalau ada kebijakan yang harus kita ambil, tanya. Kebijakan ini menguntungkan bangsa, menguntungkan rakyat, terutama rakyat kecil,” tutup Prabowo.

Berita Lainnya

Jelang HUT ke-54, PDIP Genjot Gerakan Merawat Pertiwi

Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (Sekjen PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-54 partainya dan Rapat Kerja Nasional...

UU Perampasan Aset Disahkan, Kejagung Bidik Harta Buronan di Luar Negeri

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyambut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI. Regulasi tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penegakan hukum, terutama dalam...

PKS Desak Kasus Penyadapan Diusut Transparan, Soroti Siapa Pemesan

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf meminta kasus dugaan penyadapan ilegal diusut secara terbuka, adil, dan profesional. Ia menegaskan penegakan hukum...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS