){kind=link}
Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan rencana pemerintah memperluas akses pendidikan gratis bagi masyarakat, mulai dari taman kanak-kanak (TK), pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri (PTN).
Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9). Pemerintah membahas sejumlah langkah untuk memperkuat kebijakan pendidikan gratis di berbagai jenjang.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap penyediaan pendidikan gratis bagi peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.
“Pak Presiden memberikan penekanan terhadap komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini juga dimulai dari taman kanak-kanak. Sehingga, itu yang perlu kami tekankan,” kata Abdul Mu’ti dalam konferensi pers seusai rapat terbatas.
Menurut Mu’ti, pemerintah juga membahas pemanfaatan sejumlah instrumen pembiayaan yang telah berjalan untuk mendukung kebijakan tersebut. Di antaranya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan pendidikan keagamaan, terutama bagi pondok pesantren.
Nasaruddin mengungkapkan Presiden Prabowo telah menerbitkan surat keputusan (SK) mengenai pembentukan direktorat jenderal baru di lingkungan Kementerian Agama yang secara khusus menangani urusan pondok pesantren.
“Ini untuk mewadahi secara khusus pondok pesantren yang dikenal dengan Ditjen Pesantren,” kata Nasaruddin.
Ia berharap pembentukan direktorat jenderal tersebut dapat memberikan dukungan dan kebijakan baru bagi pesantren ke depan.
“Insyaallah diharapkan ke depan pondok pesantren mendapatkan hal-hal positif baru dibandingkan dengan sebelumnya,” ucapnya.
Pada jenjang pendidikan tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah tengah menyusun skema untuk menindaklanjuti arahan Presiden mengenai pendidikan gratis di PTN.
“Sesuai arahan Bapak Presiden yang sudah disampaikan, yaitu untuk menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri,” kata Brian.
Brian menjelaskan, pemerintah saat ini mulai menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan apabila biaya pendidikan di PTN nantinya ditanggung pemerintah.
“Beberapa hitungan sudah kita lakukan. Beberapa analisis mulai dari pendapatan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang ada saat ini, kemudian berapa pendapatan pada jalur mandiri, kemudian juga pendapatan lain-lainnya,” pungkasnya.