Jakarta – Kementerian Pariwisata menyatakan kesiapannya untuk mendukung proses pemulihan Desa Adat Sade yang berada di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana datang langsung meninjau kondisi Desa Adat Sade pada Kamis (27/8/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia juga mengikuti rapat koordinasi bersama pemerintah daerah untuk membahas langkah pemulihan setelah kebakaran hebat melanda kawasan tersebut pada 22 Agustus 2026.
“Kami dari Kementerian Pariwisata bersama poltekpar juga membantu, kami akan rapatkan dengan pemda tentang bagaimana memulihkan kembali dan membangun kembali dan tentu sama-sama melibatkan masyarakat,” katanya dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (28/8/2028).
Kementerian Pariwisata akan ikut mendukung pemulihan ekosistem pariwisata di Desa Adat Sade. Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas hingga pemberdayaan masyarakat setempat agar aktivitas pariwisata dan ekonomi warga dapat kembali berjalan.
Data sementara yang dihimpun Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, serta tim lapangan Politeknik Pariwisata Lombok hingga 27 Agustus 2026 menunjukkan dampak kebakaran cukup besar. Sebanyak 189 kepala keluarga dan 320 pelaku usaha pariwisata terdampak akibat peristiwa tersebut.
Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, kebakaran juga mengakibatkan kerusakan pada berbagai bangunan dan fasilitas adat. Sebanyak 75 rumah adat, 69 toko seni, delapan lumbung alang, satu menara pantau, empat *Berugak Sekenam*, enam *Berugak Sakepat*, satu *Bale Beleq*, serta sejumlah fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan.
Widiyanti menilai pemulihan Desa Adat Sade membutuhkan perencanaan jangka panjang yang dikerjakan secara bersama-sama. Kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, mitra, serta masyarakat adat perlu dilibatkan, termasuk dalam proses rekonstruksi dan penggalangan pembiayaan.
Menurutnya, rencana induk rekonstruksi juga penting disusun dengan melibatkan masyarakat adat. Dengan demikian, pembangunan kembali dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik Desa Adat Sade.
Aspek keselamatan menjadi salah satu perhatian utama dalam proses pembangunan kembali. Rekonstruksi diharapkan dilengkapi sistem proteksi kebakaran terpadu, termasuk alat pemadam api ringan (APAR) komunal serta embung atau tempat penampungan air yang dapat digunakan dalam kondisi darurat.
Selain itu, fasilitas sanitasi serta sistem pengelolaan sampah dan limbah juga perlu menjadi bagian dari pembangunan kembali kawasan tersebut.
Pemulihan Desa Adat Sade diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik. Proses tersebut nantinya dapat menjadi contoh bagi desa adat lainnya dalam memperkuat sistem keselamatan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Untuk kebutuhan mendesak, Kementerian Pariwisata menilai keberadaan dapur umum serta layanan pemulihan trauma perlu segera disiapkan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran.
Sementara itu, pelatihan teknis secara berkala juga diperlukan bagi anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan masyarakat adat. Pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai prosedur tanggap darurat serta proses evakuasi wisatawan ketika terjadi bencana.
Dukungan terhadap pemulihan ekonomi warga juga menjadi perhatian. Bantuan modal kerja, peralatan menenun, serta berbagai sarana penunjang aktivitas ekonomi akan disiapkan bagi masyarakat yang terdampak.
Kementerian Pariwisata telah memberikan bantuan alat tenun untuk membantu warga kembali menjalankan aktivitas ekonomi sekaligus mempertahankan tradisi menenun Suku Sasak.
Selain bantuan tersebut, pemerintah juga merencanakan pembangunan museum sementara dan masjid di kawasan Desa Adat Sade.
Widiyanti menegaskan bahwa pemulihan tidak sebatas mengembalikan kondisi desa seperti sebelum kebakaran. Lebih dari itu, pembangunan kembali harus mampu membuat masyarakat dan kawasan Desa Adat Sade menjadi lebih siap serta tangguh menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.