Komunitas dan Pemerintah Diminta Bersatu Hadapi Ancaman Kemarau

Jakarta – Ketua Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Barisan Insan Muda, Permana Irmansyah mengatakan bahwa meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau harus menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah memperkuat patroli terpadu serta pemanfaatan teknologi pendeteksi titik panas guna menekan potensi kebakaran.

Ia juga mengatakan bahwa pencegahan kebakaran tidak bisa serta merta dibebankan kepada pemerintah saja. Akan tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat sejak tahap awal.

Bahkan Permana menilai pembentukan relawan lingkungan, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pembukaan lahan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko karhutla.

“Kita harus menjaga ketahanan pangan melalui kolaborasi semua pihak, mulai pemerintah, petani, hingga komunitas lokal,” kata Permana, Selasa (4/8/2026).

Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong gerakan penanaman pohon dan rehabilitasi kawasan hulu sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

“Inisiatif penanaman pohon di kawasan hulu untuk memperbaiki tata air dan mengurangi erosi,” ujarnya.

Permana menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

“Pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya jauh lebih luas terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Permana juga menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat serta organisasi kepemudaan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan daerah.

“Kesiapsiagaan harus dimulai dari tingkat lokal melalui konservasi sumber air, pengelolaan lahan berkelanjutan, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran,” tutur Permana.

Berdasarkan perkiraan BMKG dan BNPB, sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan berpotensi mengalami defisit curah hujan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana.

Permana optimistis bahwa sinergi berbagai pihak mampu memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi kemarau panjang.

“Langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi,” tutupnya.

Berita Lainnya

Tim Hukum Febrie Adriansyah Siapkan Dua Gugatan Praperadilan

Jakarta – Tim kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah memastikan akan mengajukan dua permohonan praperadilan terkait proses hukum...

Nikita Mirzani Ngaku Diintimidasi di Rutan, Begini Respons Kanwil Ditjenpas DKI

Jakarta - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) DKI Jakarta menepis tegas tuduhan adanya perlakuan intimidasi terhadap selebritas Nikita Mirzani selama berada di...

Kapolri Digoyang Isu Diganti, DPR Tegaskan Jenderal Sigit Belum Perlu Copot Jabatan!

Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan bahwa kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih sangat solid. Karena itu, ia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS