Komunitas dan Pemerintah Diminta Bersatu Hadapi Ancaman Kemarau

Jakarta – Ketua Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Barisan Insan Muda, Permana Irmansyah mengatakan bahwa meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau harus menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah memperkuat patroli terpadu serta pemanfaatan teknologi pendeteksi titik panas guna menekan potensi kebakaran.

Ia juga mengatakan bahwa pencegahan kebakaran tidak bisa serta merta dibebankan kepada pemerintah saja. Akan tetapi harus melibatkan semua elemen masyarakat sejak tahap awal.

Bahkan Permana menilai pembentukan relawan lingkungan, edukasi masyarakat, serta pengawasan terhadap pembukaan lahan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko karhutla.

“Kita harus menjaga ketahanan pangan melalui kolaborasi semua pihak, mulai pemerintah, petani, hingga komunitas lokal,” kata Permana, Selasa (4/8/2026).

Selain itu, organisasi tersebut juga mendorong gerakan penanaman pohon dan rehabilitasi kawasan hulu sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem.

“Inisiatif penanaman pohon di kawasan hulu untuk memperbaiki tata air dan mengurangi erosi,” ujarnya.

Permana menambahkan bahwa koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

“Pencegahan harus menjadi prioritas utama karena dampaknya jauh lebih luas terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Permana juga menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat serta organisasi kepemudaan menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan daerah.

“Kesiapsiagaan harus dimulai dari tingkat lokal melalui konservasi sumber air, pengelolaan lahan berkelanjutan, hingga peningkatan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran,” tutur Permana.

Berdasarkan perkiraan BMKG dan BNPB, sejumlah wilayah di Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan berpotensi mengalami defisit curah hujan. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mengurangi risiko bencana.

Permana optimistis bahwa sinergi berbagai pihak mampu memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi kemarau panjang.

“Langkah pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan penanganan setelah bencana terjadi,” tutupnya.

Berita Lainnya

Bonus Demografi Jakarta Capai 71,63 Persen, Rano Karno Soroti Potensi Ekonomi Kreatif

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menilai Karang Taruna memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi muda yang produktif, kreatif, serta memiliki kepedulian...

Pilkades Bekasi Usai, 154 Kades Terpilih segera Dilantik 4 November 2026

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menetapkan jadwal pelantikan 154 kepala desa terpilih hasil Pilkades Serentak 2026 pada 4 November 2026. Jadwal tersebut tercantum...

Lampaui Target 2029! LP2B Nasional Kini Capai 87,63 Persen

Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai bagian penting dari upaya...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS