 Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan politik di daerah masing-masing.){kind=link}
Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh kepala daerah tidak menomorduakan program swasembada pangan nasional demi kepentingan politik di daerah masing-masing. Menurut Bima, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.
“Kita mendorong agar kepala daerah juga memaksimalkan, memanfaatkan APBD-nya untuk program-program swasembada pangan,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (16/5/2026).
Ia menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya pos Belanja Tidak Terduga (BTT), perlu dioptimalkan untuk mendukung intervensi pasar dan memperlancar distribusi bahan pangan di daerah.
Selain itu, Bima menilai kepala daerah harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat dengan turun langsung ke lapangan guna memastikan data dan situasi di daerah benar-benar sesuai kondisi nyata.
“Karena di situ nanti akan terlihat data-datanya,” ujarnya.
Menurutnya, kepala daerah perlu aktif memantau distribusi pangan, mengawasi rantai produksi, hingga mengecek perkembangan harga komoditas secara berkala agar potensi gangguan pasokan dapat segera diantisipasi.
Bima juga menegaskan pemerintah pusat terus melakukan pengawasan terhadap pengendalian inflasi melalui rapat koordinasi rutin yang telah berlangsung sejak 24 Oktober 2022.
Di sisi lain, pemerintah menerapkan mekanisme insentif fiskal berbasis penghargaan dan evaluasi atau stick and carrot guna mendorong daerah lebih aktif menjaga stabilitas harga pangan.
Ia turut mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan integrasi sistem pangan dari hulu hingga hilir.
“Mudah-mudahan kita kawal bersama gerakan ini, dan tetap berlanjut di daerah lain. Kemendagri siap mengawal bersama,” kata Bima.