Hasil Survei, Mayoritas Pemudik Puas Layanan dan Fasilitas Mudik 2026

Jakarta – Survei Indikator mencatat sebagian besar pemudik merasa puas terhadap fasilitas serta layanan yang disediakan pemerintah selama periode mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Temuan ini berasal dari survei tatap muka bertajuk Evaluasi Publik terhadap Penyelenggaraan Mudik Tahun 2026 yang dilakukan pada 24 Maret hingga 4 April 2026.

Peneliti Utama Indikator, Rizka Halida, menjelaskan bahwa survei tersebut mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek layanan mudik, mulai dari transportasi umum, kondisi jalan, hingga pengaturan lalu lintas di jalan tol dan arteri.

“Secara umum masyarakat khususnya para pemudik ini cenderung puas terhadap berbagai layanan maupun fasilitas mudik Lebaran kemarin,” ujar Rizka.

Survei melibatkan 1.200 responden dengan metode multistage random sampling. Hasilnya menunjukkan 84 persen pemudik puas terhadap layanan posko yang disediakan Kepolisian RI, terutama dalam hal informasi dan fasilitas tempat istirahat selama perjalanan.

Untuk ketersediaan bahan bakar, tingkat kepuasan mencapai 81,7 persen. Jika dilihat berdasarkan wilayah, kepuasan di daerah perkotaan tercatat 78 persen, sedangkan di perdesaan mencapai 84,3 persen.

Sementara itu, layanan angkutan umum memperoleh tingkat kepuasan sebesar 79,7 persen secara keseluruhan, dengan rincian 79,5 persen di wilayah perkotaan dan 80 persen di perdesaan.

Pada aspek rekayasa lalu lintas di jalan tol, seperti penerapan sistem one way dan contra flow, sebanyak 77,6 persen pemudik menyatakan puas. Adapun pengaturan lalu lintas di jalan non-tol mendapat tingkat kepuasan sebesar 76,1 persen.

Untuk kondisi jalan, sebanyak 10 persen responden mengaku sangat puas, 65 persen cukup puas, 21 persen kurang puas, dan 5 persen tidak puas. Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kondisi jalan mencapai 74,4 persen.

“Perbedaan tingkat kepuasan antar-layanan menunjukkan masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek yang berkaitan dengan kondisi jalan dan pengaturan lalu lintas,” tulis Indikator dalam laporan surveinya.

Berita Lainnya

KKP Hentikan Sementara Operasional Resor Milik WNA di Pulau Maratua Kaltim

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil tindakan tegas dengan menghentikan sementara operasional resor di kawasan wisata Pulau Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur....

Yogyakarta - Setelah melalui proses hukum yang panjang, sertipikat tanah milik Tupon Hadi Suwarno atau Mbah Tupon, warga Dusun Ngentak, Bangunjiwo, Kabupaten Bantul, Provinsi...

Jakarta Jadi Kota Teraman Kedua di Asia Tenggara, Polisi Soroti Peran Warga

Jakarta – Kota Jakarta mencatat prestasi sebagai kota teraman kedua di kawasan Asia Tenggara. Capaian ini disebut tidak lepas dari kolaborasi erat antara aparat...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

FEED NEWS