Jakarta – Founder Restorasi Jiwa Indonesia menilai bahwa kesehatan mental merupakan infrastruktur penting bagi sebuah bangsa. Namun ia menyayangkan bahwa infrastruktur kesehatan mental jarang dijajaki dan dibahas sebagai bagian dari fondasi berbangsa dan bernegara.
“Indonesia sedang bergerak cepat. Jalan tol diperpanjang, pelabuhan diperluas, bandara dimodernisasi, bahkan ibu kota baru dibangun. Namun ada satu infrastruktur yang belum dibicarakan dengan keseriusan yang sama, stabilitas mental masyarakatnya,” kata Syam Basrijal, Senin (16/2/2026).
Hal ini menurut Syam sangat penting untuk diangkat oleh semua kalangan masyarakat. Sebab selama ini salah satu alat ukur kemajuan yang digunakan adalah soal pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, atau angka investasi. Padahal kata Syam, semua kemajuan baik ekonomi hingga investasi, sejatinya hanya bisa tercapai jika mentalitas manusianya terjaga dengan baik.
“Jarang sekali kita bertanya seberapa stabil emosi warga negara yang menggerakkan semua mesin itu,” ujarnya.
Kemudian, Syam Basrijal pun mengutip data dari Kementerian Kesehatan, yang menunjukkan potensi jutaan warga mengalami gangguan kesehatan jiwa dalam berbagai spektrum, mulai dari kecemasan ringan hingga depresi yang mengganggu fungsi sosial. Bagi Syam Basrijal, informasi tersebut bukan sekadar statistik klinis.
“Ini adalah indikator kapasitas produktivitas bangsa. Sebuah negara dengan tekanan mental tinggi akan menghasilkan keputusan yang lahir dari rasa takut, bukan dari kejernihan,” terang Syam Basrijal.
Mengapa Kesehatan Mental Adalah Investasi Nasional
Selanjutnya, Syam yang juga founder Satya Mindcare ini pun menjelaskan bahwa selama ini kesehatan mental hanya diposisikan sebagai isu personal atau medis. Padahal dampaknya bersifat makro. Contohnya adalah ketika seorang karyawan yang cemas tentu tidak akan bisa bekerja secara optimal dalam mengambil keputusan. Begitu juga dengan pelajar, mereka yang mengalami situasi tidak baik dari aspek mentalnya akan merasa depresi dan kehilangan potensi belajarnya. Bahkan pemimpin yang emosional dan reaktif cenderung akan menghasilkan kebijakan yang impulsif.
“Dalam perspektif ekonomi, gangguan mental yang tidak tertangani berkontribusi pada penurunan produktivitas, absensi kerja, konflik organisasi, hingga meningkatnya biaya kesehatan. Artinya, setiap rupiah yang diinvestasikan pada pencegahan dan edukasi kesadaran sebenarnya adalah penghematan biaya jangka panjang,” tutur Syam Basrijal.
Begitu juga dalam perspektif negara. Syam menyebut jika negara-negara yang maju cenderung telah memandang kesehatan mental sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu, ia berharap Indonesia pun melakukan hal serupa, di mana kesehatan mental menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan sehingga pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik.
“Indonesia perlu bergerak ke arah yang sama. Stabilitas fiskal tanpa stabilitas psikologis akan selalu rapuh,” ucapnya.
Di sisi lain, Syam menjelaskan teorinya bahwa ada hubungan langsung antara regulasi emosi dan performa ekonomi. Regulasi emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali, mengelola, dan menyalurkan emosinya secara sehat. Individu dengan regulasi emosi baik lebih adaptif terhadap tekanan, lebih rasional dalam pengambilan keputusan, dan lebih resilien menghadapi perubahan.
Ketika masyarakat memiliki kemampuan ini secara kolektif, ketahanan sosial meningkat. Konflik horizontal berkurang. Polarisasi mereda. Dunia kerja menjadi lebih sehat. Lingkungan pendidikan lebih suportif.
Namun sebaliknya, jika kecemasan kolektif meningkat—akibat tekanan ekonomi, media sosial, atau ketidakpastian masa depan, maka sistem sosial menjadi mudah terprovokasi.
“Ketahanan bangsa bukan hanya soal pertahanan militer atau stabilitas politik. Ia adalah stabilitas emosi kolektif,” tandas Syam.
Model Kolaborasi Pemerintah–Swasta–Komunitas
Tindak lanjut dari pandangannya itu merujuk pada pentingnya kolaborasi aktif, baik antara pihak pemerintah, swasta maupun komunitas yang aktif di lingkungan masyarakat.
“Membangun infrastruktur mental bangsa tidak bisa dilakukan satu sektor saja. Dibutuhkan arsitektur kolaboratif,” tegasnya.
Pertama kata Syam, pemerintah perlu memasukkan kesehatan mental dalam kebijakan publik lintas sektor, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga perencanaan pembangunan daerah. Program preventif jauh lebih efektif dibanding pendekatan kuratif.
Kemudian yang kedua, di mana sektor swasta perlu memahami bahwa kesejahteraan psikologis karyawan bukan biaya tambahan, melainkan investasi terhadap keberlanjutan bisnis. Pelatihan regulasi emosi, kepemimpinan sadar, dan budaya kerja sehat akan menurunkan turnover serta meningkatkan loyalitas. Ketiga, komunitas dan lembaga sosial memiliki peran membangun literasi kesadaran di akar rumput. Inilah ruang di mana gerakan seperti dan hadir bukan sebagai klinik reaktif, tetapi sebagai pusat penguatan mental preventif.
“Kita tidak menunggu krisis untuk bergerak. Kita membangun fondasi sebelum keretakan muncul,” jelas Syam Basrijal.
Dari Reaktif ke Preventif
Lebih lanjut, Syam Basrijal pun mengatakan bahwa budaya bangsa Indonesia cukup sering menormalisasi kelelahan dan tekanan dengan suatu afirmasi yang sebenarnya tidak perlu, seperti halnya narasi ; “Sudah biasa stres” atau “Namanya juga hidup.” Pernyataan seperti itu menurutnya justru membuat masalah laten menjadi bom waktu yang kapan pun bisa meledak.
Oleh sebab itu, pendekatan preventif penting untuk membangun kesadaran sejak dini, mulai dari sekolah, kantor, maupun keluarga. Bisa juga dengan mengajarkan anak untuk mengenali emosinya, kemudian membiasakan untuk menghidupkan ruang komunikasi yang lebih intens bahkan solutif.
“Melatih pemimpin agar tidak memimpin dari luka batin yang tidak selesai. Mendorong ruang dialog yang sehat di masyarakat. Ini bukan romantisme spiritual. tapi strategi nasional,” paparnya.
Di sisi lain, Syam Basrijal juga menggarisbawahi jika bangsa yang kuat bukan bangsa yang paling keras suaranya, tetapi yang paling stabil batinnya. Karena stabilitas batin melahirkan keputusan jernih. Keputusan jernih melahirkan kebijakan berkelanjutan. Kebijakan berkelanjutan melahirkan kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik adalah modal sosial terbesar sebuah negara.
“Jika kita ingin Indonesia maju secara ekonomi, kuat secara politik, dan dihormati secara global, maka kita harus berani mengakui satu hal mendasar: kesehatan mental bukan isu pinggiran. Ia adalah fondasi,” kata Syam.
Terakhir, ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan kesadaran kolektif bahwa pembangunan nasional tidak bisa serta merta hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik semata, akan tetapi ada penguatan infrastruktur yang tak boleh dikalahkan, yakni infrastruktur kesadaran.
“Kita telah membangun banyak infrastruktur fisik. Kini saatnya membangun infrastruktur kesadaran. Karena ketahanan bangsa pada akhirnya tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tetapi dari seberapa stabil jiwa warganya,” pungkasnya.
