Jakarta – Kesadaran pelaku usaha perikanan tangkap di PPN Muara Angke terhadap pentingnya penggunaan Vessel Monitoring System (VMS) mulai meningkat. Perangkat pemantau kapal bebasis satelit yang sebelumnya kerap ditolak, kini dinilai sebagai kebutuhan untuk meningkatkan keselamatan dan kepastian operasional di laut.
Perwakilan pelaku usaha Muara Angke, Nasirin mengakui pada awalnya banyak pengusaha keberatan memasang VMS karena dianggap menambah beban biaya dan administrasi. Namun, perubahan pandangan mulai terjadi setelah sejumlah insiden kecelakaan kapal di laut.
“Saya dulu termasuk yang menentang VMS. Tapi setelah melihat banyak kecelakaan, sekarang justru saya mendorong agar kapal-kapal memasang VMS,” ujarnya dalam audiensi bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono di kantor KKP, Kamis (5/2/2026).
Pelaku usaha lainnya, Nunung menilai, keberadaan VMS membantu memantau posisi kapal dan mempermudah penanganan ketika terjadi keadaan darurat. Namun, kata dia, pelaku usaha masih berharap ada perbaikan pada aspek operasional dan administrasi agar penerapan sistem tersebut tidak memberatkan.
“Ya kami sepakat menggunakan VMS. Tapi kami berharap agar penerapan VMS bukan malah memberatkan,” ungkapnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengapresiasi perubahan sikap pelaku usaha tersebut. Menurutnya, VMS bukan semata alat pengawasan, tetapi instrumen perlindungan bagi nelayan dan kapal saat melaut.
“VMS itu untuk melindungi. Kalau terjadi sesuatu di laut bisa terdeteksi. Ini penting untuk keselamatan dan juga efisiensi operasional,” kata Menteri Trenggono.
Ia menegaskan pemerintah terus mendorong peningkatan kepatuhan penggunaan VMS, seiring penataan aktivitas pelabuhan dan penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT). Dengan sistem pemantauan yang lebih baik, aktivitas penangkapan ikan diharapkan lebih tertib, terukur, dan mampu menekan risiko kecelakaan.
Menteri Trenggono juga menekankan bahwa keberhasilan kebijakan sektor perikanan sangat bergantung pada kekompakan antara pemerintah dan pelaku usaha. Ia memastikan pemerintah akan berupaya menghadirkan solusi, termasuk penyederhanaan perizinan dan dukungan operasional, agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban tanpa terbebani.
Perubahan sikap pelaku usaha terhadap VMS dinilai menjadi sinyal positif bagi penguatan tata kelola perikanan nasional, khususnya di Muara Angke yang menjadi salah satu sentra aktivitas kapal perikanan terbesar di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan usaha perikanan dapat berjalan beriringan.