Jakarta — Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menilai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BOP) berpotensi menjadi ruang manuver diplomasi baru di tengah kebuntuan panjang penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Gaza. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Indonesia Join Board of Peace: Untung atau Buntung?” yang digelar di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Sukamta menggambarkan kondisi Gaza saat ini berada dalam situasi gelap dan penuh ketidakpastian, sehingga dunia internasional perlu membuka berbagai jalur ikhtiar diplomatik untuk mengurangi penderitaan warga sipil. Menurutnya, BOP memiliki karakter sebagai forum politik non-permanen yang bersifat cair dan berbasis soft power, bukan lembaga resmi maupun aliansi militer, serta tidak dimaksudkan menggantikan Dewan Keamanan PBB.
“Board of Peace lebih tepat dipahami sebagai platform koordinasi politik global untuk membuka ruang dialog, termasuk mengenai Gaza. Keikutsertaan negara tidak otomatis mengikat pada operasi militer, sanksi, atau langkah koersif lain, sehingga tetap sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif,” ujar Sukamta.
*Hal pertama yg perlu dan mendesak setelah BoP ini adalah penghentian total kekerasan, pemboman dan pembukaan koridor bantuan kemanusiaan internasional ke Gaza shg itu akan menjadi jalan berkurangnya korban*
Seterusnya, Ia menilai BOP dapat menjadi jalur legal dan politik alternatif ketika mekanisme multilateral seperti Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat veto dan polarisasi geopolitik. Selain itu, forum ini dinilainya membuka ruang tawar lebih besar bagi negara-negara Global South, termasuk negara-negara mayoritas Muslim dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang selama ini kerap terpinggirkan dalam forum perdamaian dunia.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BOP dipandang sebagai kesempatan membawa narasi keadilan internasional dan kemanusiaan Gaza ke tingkat global, bukan sekadar menjadi pengamat. Sukamta menegaskan Indonesia memiliki fleksibilitas penuh dalam menentukan bentuk peran, mulai dari pra-diplomasi, fasilitator kemanusiaan, penguatan hukum internasional, hingga kontribusi penjaga perdamaian non-tempur.
“Tidak ada kewajiban mengirim pasukan atau mengikuti agenda politik negara besar. Keterlibatan kita bisa fokus pada kemanusiaan dan perlindungan warga sipil,” tegasnya.
Ia juga menilai momentum kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di panggung global membuka peluang bagi Indonesia untuk menguji peran strategisnya dalam isu internasional berskala besar seperti Gaza. Meski demikian, Sukamta menekankan BOP bukan solusi instan, melainkan tambahan ruang pengaruh di tengah stagnasi jalur multilateral yang ada.
Terkait wacana rekonstruksi Gaza, Sukamta menyebut hingga kini BOP belum memiliki blueprint final. Kerangka yang berkembang masih mencakup rekonstruksi infrastruktur sipil, pemulihan tata kelola sementara, jaminan keamanan pascakonflik, akses kemanusiaan jangka panjang, serta pendanaan multilateral.
“Selama term of engagement Indonesia jelas, independen, dan berorientasi pada kemanusiaan serta hukum internasional, keterlibatan dalam BOP justru dapat menjadi instrumen konstruktif untuk mengurangi penderitaan rakyat Gaza,” pungkasnya.