Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan melaksanakan penanaman mangrove di kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Penanaman mangrove dilaksanakan di wilayah pesisir sekitar kawasan K-SIGN dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pesisir, menekan risiko abrasi, dan menjaga fungsi ekologis wilayah pantai di tengah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional.
“Pembangunan kawasan sentra industri garam di Rote Ndao harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga lingkungan. Kita membangun industri, tetapi pada saat yang sama memastikan ekosistem pesisir tetap terlindungi dan berfungsi dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (25/12).
Ia menjelaskan bahwa KKP telah menyiapkan rencana penanaman mangrove dalam skala besar dengan target mencapai sekitar 600 hektare, bergantung pada ketersediaan lahan yang dapat direhabilitasi. Program ini dirancang sebagai agenda jangka menengah dan panjang yang akan terus dilaksanakan hingga tahun 2027 seiring dengan penyelesaian pembangunan K-SIGN.
Pada tahap awal, KKP telah memulai penanaman mangrove seluas sekitar 22 hektare dan akan terus memperluas cakupan rehabilitasi pada tahun-tahun berikutnya. Penanaman lanjutan direncanakan dimulai kembali pada tahun depan dengan melibatkan masyarakat lokal dalam penyediaan bibit mangrove.
Koswara menambahkan bahwa pelibatan masyarakat dalam penyediaan bibit dan kegiatan penanaman mangrove tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi ekosistem, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong ekonomi lokal sekaligus memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap kawasan pesisir.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyambut baik langkah KKP dalam mengintegrasikan pembangunan industri garam dengan perlindungan lingkungan. Ia menilai kehadiran K-SIGN memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah Rote Ndao.
“Proyek ini bukan hanya soal industri garam, tetapi juga tentang masa depan ekonomi dan lingkungan Rote Ndao. Mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, mulai dari menahan abrasi, menjadi habitat biota laut, hingga mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Paulus Henuk.
Ia menambahkan bahwa keberadaan mangrove juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, seperti peningkatan hasil perikanan dan potensi pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk skema karbon di masa depan.
Hal ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya penerapan ekonomi biru melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan, sebagai fondasi penguatan ketahanan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.