. Pasalnya, ada laporan terkait praktik tidak semestinya oleh bank penyalur.Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu, salah satu anggota melaporkan bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur, meski yang diajukan tidak lebih dari Rp 100 juta. Hal ini membuat banyak UMKM yang enggan meminjam ke bank."Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja," kata Purbaya, di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).Apabila praktik tersebut terbukti benar, menurut Purbaya, oknum tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dihadirkan untuk membantu UMKM.Di sisi lain, UMKM mengajukan kredit tidak lebih dari Rp 100 juta, maka seharusnya UMKM tersebut tidak perlu menjaminkan agunan."Kalau saya sikat ntar ribut lagi orang-orang, 'bukan urusan kamu'. Tapi biar saja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin," ujarnya.Padahal, dalam praktiknya Purbaya mengatakan banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk UMKM. KUR diberikan justru kepada para peminjam lama bank terkait, namun dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan."Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan," kata dia.Purbaya mengatakan, telah sejak lama Kementerian Keuangan mau melakukan pemeriksaan atas penyaluran KUR. Namun pihaknya cukup berhati-hati, mengingat program tersebut tidak berada di lingkup pengawasan Kementerian Keuangan."Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu-ibu (anggota DPD) jagain saya ya? Nanti dibilang 'lu ikut campur kementerian'. Aduh tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM dapat masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh memang sebetulnya," tutur Purbaya.Menyangkut persoalan ini, Purbaya mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Hal ini mengingat KUR bukan program Kemenkeu melainkan Kemenko Perekonomian.Di samping itu, Purbaya juga menjawab tentang isu yang menyebut bahwa jatah KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut jelas salah. Setidaknya masih terdapat sekitar Rp 60 triliun dana KUR."Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp 284 triliun. Baru dialokasin, Rp 228 triliun. Jadi ada masih hampir Rp 60 triliun," kata Purbaya.){kind=link}
Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menyelidiki penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pasalnya, ada laporan terkait praktik tidak semestinya oleh bank penyalur.
Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komite IV DPD RI beberapa waktu lalu, salah satu anggota melaporkan bahwa terdapat bank yang meminta agunan dari calon debitur, meski yang diajukan tidak lebih dari Rp 100 juta. Hal ini membuat banyak UMKM yang enggan meminjam ke bank.
“Kalau gitu ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya, kalau mereka main-main ya hati-hati saja,” kata Purbaya, di Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (5/11/2025).
Apabila praktik tersebut terbukti benar, menurut Purbaya, oknum tersebut sangat tidak bertanggung jawab. Sebab, KUR merupakan program pemerintah yang dihadirkan untuk membantu UMKM.
Di sisi lain, UMKM mengajukan kredit tidak lebih dari Rp 100 juta, maka seharusnya UMKM tersebut tidak perlu menjaminkan agunan.
“Kalau saya sikat ntar ribut lagi orang-orang, ‘bukan urusan kamu’. Tapi biar saja, pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya. Tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab, itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin,” ujarnya.
Padahal, dalam praktiknya Purbaya mengatakan banyak bank yang menyalurkan KUR bukan untuk UMKM. KUR diberikan justru kepada para peminjam lama bank terkait, namun dengan subsidi bunga dari Kementerian Keuangan.
“Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu. Saya punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya kita bereskan,” kata dia.
Purbaya mengatakan, telah sejak lama Kementerian Keuangan mau melakukan pemeriksaan atas penyaluran KUR. Namun pihaknya cukup berhati-hati, mengingat program tersebut tidak berada di lingkup pengawasan Kementerian Keuangan.
“Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu-ibu (anggota DPD) jagain saya ya? Nanti dibilang ‘lu ikut campur kementerian’. Aduh tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu. UMKM dapat masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh memang sebetulnya,” tutur Purbaya.
Menyangkut persoalan ini, Purbaya mengatakan, dirinya akan menindaklanjuti bersama Kemenko Perekonomian. Hal ini mengingat KUR bukan program Kemenkeu melainkan Kemenko Perekonomian.
Di samping itu, Purbaya juga menjawab tentang isu yang menyebut bahwa jatah KUR sudah habis. Menurutnya, informasi tersebut jelas salah. Setidaknya masih terdapat sekitar Rp 60 triliun dana KUR.
“Dari catatan yang saya punya, di sini ada dana Rp 284 triliun. Baru dialokasin, Rp 228 triliun. Jadi ada masih hampir Rp 60 triliun,” kata Purbaya.