Jakarta – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam menggagalkan peredaran narkoba dalam jumlah besar. Selama satu tahun masa pemerintahannya, tepatnya dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025, Polri berhasil menyita 214,84 ton narkotika dengan nilai ekonomi mencapai Rp29,37 triliun.
Menurut Prabowo, capaian tersebut bukan hanya prestasi institusional, tetapi juga berarti menyelamatkan sekitar 629 juta jiwa manusia dari bahaya narkotika — jumlah yang setara dengan lebih dari dua kali populasi Indonesia.
Presiden menekankan bahwa berbagai ancaman terhadap negara hadir dalam banyak bentuk, mulai dari ancaman militer, politik, hingga ancaman non-fisik seperti narkoba.
“Dan ancaman yang tidak kalah berbahaya adalah ancaman narkoba,” kata Prabowo saat memimpin pemusnahan barang bukti narkotika di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Trunojoyo, Jakarta, Rabu (29/10).
Ia menegaskan bahwa permasalahan utama bangsa saat ini adalah kebocoran kekayaan negara. Prabowo mengibaratkan kekayaan negara seperti darah dalam tubuh manusia — sumber kehidupan yang bila terus bocor, akan menyebabkan kehancuran bangsa.
“Begitu juga bangsa. Kalau kekayaan kita terus bocor, bangsa ini akan gagal,” ujarnya.
Sejak awal masa jabatannya, Prabowo mengaku telah memberikan mandat khusus kepada Kapolri untuk menjalankan tiga agenda besar: pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring (online). Menurutnya, ketiga sektor ini merupakan akar dari melemahnya ekonomi nasional dan menjadi sumber utama bocornya kekayaan negara.
“Saya tidak menitip satu pun pejabat. Tidak ada titipan keluarga, tidak ada titipan ponakan. Saya hanya titip tiga hal: berantas narkoba, berantas penyelundupan, dan berantas judi online,” tegasnya.
Prabowo juga mendorong kolaborasi lintas lembaga, termasuk Polri, TNI, Kejaksaan, BPK, KPK, dan instansi lainnya agar penegakan hukum dapat berjalan efektif tanpa adanya ego sektoral.
Ia menyoroti bahwa masih ada pihak-pihak di dalam pemerintahan yang berupaya mencari keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan kekuasaan.
“Tidak boleh ada pemerintah dalam pemerintah. Tidak boleh ada mafia dalam pemerintahan. Tidak boleh ada orang pintar yang merasa bisa mengakali rakyat dan pemimpin politik,” ujarnya.
“Mereka yang mencuri uang rakyat, uang negara, akan kita bongkar sampai ke akar-akarnya,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan, perang melawan mafia dan praktik korupsi bukan sekadar persoalan moral, tetapi merupakan prasyarat penting bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Dengan menutup kebocoran anggaran dan memperkuat integritas birokrasi, negara diyakini dapat menghemat triliunan rupiah untuk dialokasikan kepada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
