Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai rencana pembangunan pusat family office di Bali yang diinisiasi oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Purbaya menyebut, wacana pembentukan family office tersebut sebenarnya sudah cukup lama bergulir, namun ia memastikan tidak ikut campur dalam perencanaannya. Meski demikian, ia tidak mempermasalahkan jika proyek itu ingin dilanjutkan, selama tidak menggunakan dana negara.
“Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus supaya anggaran digunakan tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak bocor. Itu aja,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Rabu (15/10/2025).
Ia menegaskan, dirinya sama sekali tidak memberikan masukan terkait proyek tersebut. Purbaya juga mengaku hanya mendukung secara moral tanpa terlibat langsung dalam pembahasan teknisnya.
“Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah,” ucapnya santai.
Lebih lanjut, Purbaya bahkan mengaku belum memahami secara rinci konsep family office yang digagas Luhut, meski isu ini sudah cukup sering dibahas di berbagai forum ekonomi.
“Saya belum terlalu ngerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, tapi saya belum pernah lihat apa sih konsepnya,” tambahnya.
Luhut dan Airlangga Sudah Bentuk Tim Persiapan Family Office
Sebelumnya, pada Maret 2025, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membentuk tim khusus untuk menyiapkan pendirian family office di Indonesia.
Luhut menyebut, tim gabungan dari DEN dan Kemenko Perekonomian sudah bekerja sejak enam bulan sebelumnya. Ia menargetkan, pusat pengelolaan kekayaan keluarga tersebut bisa terealisasi dalam tahun 2025.
“Ya, tim sudah bekerja. Kita sudah mulai enam bulan lalu,” kata Luhut di Jakarta, Rabu (12/3/2025).
Menurut Luhut, pemerintah juga telah menjalin komunikasi dengan sejumlah pengelola family office internasional, termasuk Ray Dalio, pendiri Bridgewater Associates, yang dikenal sebagai salah satu investor global dan memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menegaskan bahwa seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian Keuangan, telah menyetujui arah pengembangan konsep tersebut.
“Semua sudah setuju, termasuk Kementerian Keuangan waktu itu. Yang penting, pihak yang mau taruh uangnya juga setuju,” ujarnya.
Target Indonesia Jadi Pusat Pengelolaan Kekayaan Regional
Secara konsep, family office merupakan lembaga pengelola kekayaan pribadi atau keluarga kaya yang berfokus pada investasi, pajak, hingga kegiatan sosial (filantropi).
Pemerintah menargetkan, pusat family office dapat didirikan di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara seperti Singapura dan Dubai, yang telah lebih dulu menjadi pusat pengelolaan aset keluarga global.
Gagasan pembentukan family office ini sebenarnya telah mendapatkan restu sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun implementasinya masih dalam tahap finalisasi konsep dan koordinasi lintas lembaga.