Tok! Sekjen PDIP Hasto Jadi Tersangka KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Adapun hal tersebut terkait dugaan kasus suap pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan Harun Masiku.


Untuk diketahui, informasi tersebar berdasarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yaitu Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.


Dimana, KPK juga menyertakan nama Hasto sebagai tersangka. “Bersama ini diinformasikan, bahwa KPK sedang melaksanakan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka Hasto Kristiyanto bersama-sama Harun Masiku,” dikutip dari Sprindik yang tersebar di kalangan media.
Sebagai informasi, gelar perkara atau ekspose terkait Hasto dilakukan KPK pada Jumat, 20 Desember 2024.


Adapun Harun Masiku yang merupakan mantan calon anggota legislatif dari PDIP yang sudah menjadu buronan selama lima tahun. Dalam masalah ini, ia diduga menyuap Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner KPU agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kiemas yang lolos ke DPR RI.


Harun Masiku diduga menyiapkan uang sekitar Rp850 juta sebagai pelicin melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024.
Tak hanya itu, dua orang lain yang juga diproses hukum KPK dalam kasus ini yaitu orang kepercayaan Wahyu yang bernama Agustiani Tio Fridelina dan Saeful Bahri.


Pada Kamis, 2 Juli 2020, jaksa eksekutor KPK Rusdi Amin menjebloskan Saeful Bahri ke Lapas Kelas IA Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 18/Pid. Sus-Tpk/2020/PN. Jkt. Pst tanggal 28 Mei 2020, Saeful divonis dengan pidana 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.


Sedangkan Agustiani divonis dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.

Berita Lainnya

Yusril Sebut Gibran Tak Punya Celah Hukum Lagi untuk Persoalkan Dokumen Pendidikan

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai tidak ada lagi ruang hukum bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming...

Istana Benarkan Gibran Sampaikan Niat Mundur sebagai Wakil Presiden kepada Prabowo

Jakarta - Pihak Istana Kepresidenan membenarkan bahwa Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo...

Merasa Haknya Dibatasi, Warga Jakarta Laporkan Kebijakan Ancol ke KemenHAM

Jakarta - Warga Jakarta Bersatu akhirnya mengadukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terkait kebijakan akses masuk Pantai Ancol kepada Kementerian Hak Asasi Manusia...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS