Presiden Prabowo Tunjuk Gibran Jadi Plt Presiden

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Gibran Rakabuming Raka menjadi pelaksana tugas pengganti dirinya selama melakukan kunjungan kerja di luar negeri.

Dimana diketahui Presiden Prabowo Subianto tengah melakukan kunjungan kerja ke Kairo, Mesir.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo kemudian menandatangani Keputusan Presiden nomor 34 tahun 2024 yang ditandatangani 16 Desember 2024. Dalam Keppres itu disebutkan, Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke Mesir untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pada 17 hingga 19 Desember.

“Maka untuk menjaga lancarnya pelaksanaan pemerintahan dipandang perlu untuk menugaskan Wakil Presiden melaksanakan tugas sehari-hari Presiden selama berlangsungnya kunjungan tersebut,” isi Keppres tersebut seperti dikutip Holopis.com, Rabu (18/12).

Kendati demikian, dalam Keppres tersebut, Gibran diharuskan untuk berkoordinasi dan meminta persetujuan Prabowo jika ada kebijakan yang perlu ditetapkan segera. Usai Prabowo kembali ke tanah air, Gibran harus melaporkan pelaksanaan tugas.

“Apabila dalam jangka waktu penugasan tersebut, perlu segera ditetapkan suatu kebijakan baru, maka Wakil Presiden sebagai pelaksana tugas Presiden wajib terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta persetujuan Presiden,” ujarnya.

Penunjukan Gibran sebagai pelaksana tugas ini pun berakhir ketika Presiden Prabowo Subianto sudah kembali ke Tanah Air.

“Setelah Presiden berada kembali di tanah air, penugasan berakhir dan Wakil Presiden segera melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada Presiden,” tutup Keppres.

Berita Lainnya

Menbud Dorong Regenerasi Pencipta Lagu Anak melalui Program KILA

Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan program Cinta Lagu Anak Indonesia (KILA) dapat menjadi wadah untuk mendorong regenerasi pencipta lagu anak sekaligus...

Kemendagri Raih Penghargaan Hari Statistik Nasional 2026

Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meraih penghargaan kategori kementerian dalam Anugerah Hari Statistik Nasional 2026 yang berlangsung di Jakarta, Sabtu malam (26/9/2026). Penghargaan...

Menkum Terapkan Digitalisasi 470 Layanan Publik Mulai 1 Oktober

Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) akan mendigitalisasi 470 layanan publik mulai 1 Oktober 2026 sebagai langkah efisiensi dan penghapusan layanan berbasis kertas. Transformasi ini...

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

FEED NEWS