6 Provinsi Jadi Prioritas Karhutla, Operasi Darat Dikerahkan Maksimal

Jakarta – Pemerintah menetapkan enam provinsi di Sumatera dan Kalimantan sebagai wilayah prioritas dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penguatan operasi dilakukan menyusul tingginya potensi kebakaran yang diperkirakan masih berlangsung hingga periode puncak risiko pada Agustus-September 2026.

Enam daerah yang menjadi perhatian utama pemerintah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.

Penetapan wilayah tersebut mempertimbangkan tingkat kerawanan karhutla yang masih tinggi. Berdasarkan prediksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), periode Agustus hingga September menjadi masa yang perlu diwaspadai karena risiko kebakaran diperkirakan meningkat.

“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8/2026).

Asap Mulai Lintas Negara

Kondisi karhutla juga dipengaruhi perubahan pola angin. Berdasarkan pemantauan hotspot dan transboundary haze sepanjang 1-20 Agustus 2026, angin dominan bergerak dari tenggara menuju barat.

Pola tersebut berpotensi membawa asap hasil kebakaran menuju wilayah lain, termasuk melintasi perbatasan negara.

“Sejak 6 Agustus terlihat adanya sebaran asap yang sudah melewati batas negara Indonesia – Malaysia,” tulis BNPB.

Situasi tersebut membuat pengawasan terhadap titik panas dan pergerakan asap menjadi semakin penting. Pemerintah pun mendorong penguatan respons di daerah agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas.

Operasi Darat Jadi Andalan

Faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino masih berpotensi berlangsung hingga awal 2027.

Kondisi tersebut dapat membuat sejumlah wilayah Indonesia mengalami cuaca yang lebih kering dalam periode yang lebih panjang. Situasi ini berpotensi meningkatkan kerawanan kebakaran hutan dan lahan.

Di tengah kondisi tersebut, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dioptimalkan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan masih sangat terbatas.

Karena itu, penanganan karhutla saat ini lebih bertumpu pada kekuatan satuan tugas darat dan dukungan operasi udara.

Pemerintah menempatkan satgas darat sebagai garda terdepan dalam menekan luas area yang terbakar. Forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) di wilayah prioritas diminta memperkuat personel sekaligus memastikan kebutuhan logistik dan peralatan tersedia di lapangan.

Operasi udara tetap dikerahkan, tetapi fungsinya lebih banyak memberikan dukungan terhadap pasukan yang bekerja di darat.

Saat ini telah disiapkan 38 armada udara untuk mendukung penanganan karhutla. Armada tersebut terdiri atas 13 unit helikopter atau pesawat patroli serta 25 unit armada water bombing.

Sejumlah armada juga dapat digunakan dengan skema hybrid, baik untuk menjalankan patroli sekaligus mendukung OMC maupun melakukan patroli dan water bombing. Penggunaannya disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan.

Pemda Diminta Perketat Pencegahan

Selain penanganan saat kebakaran terjadi, pemerintah juga memperkuat langkah pencegahan. Pengawasan terhadap wilayah rawan dinilai penting untuk mencegah munculnya titik api baru.

Pemerintah juga menegaskan sikap terhadap aturan daerah yang masih memberikan ruang bagi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.

Peraturan daerah yang masih membenarkan metode tersebut akan dicabut secara permanen sebagai bagian dari upaya memperketat pencegahan karhutla.

Dengan mengutamakan kekuatan satgas darat, memperkuat dukungan udara, serta meningkatkan pengawasan wilayah rawan, pemerintah berharap kebakaran tidak meluas dan dampaknya terhadap masyarakat maupun lingkungan dapat ditekan.